PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Jumat, 16 Oktober 2026 04:11

Purwakarta - Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein), menghadiri Sidang Senat Terbuka Politeknik Jatiluhur dalam rangka Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2026/2027 yang digelar di Gedung Serbaguna Venue Alinea, Purwakarta, Kamis (15/10/2026).Sebanyak 896 mahasiswa baru dari enam program studi, yakni Bisnis Digital, Usaha Perjalanan Wisata, Teknologi Rekayasa Informatika Industri, Peradilan Pidana, Teknologi Rekayasa Pangan, serta Akuntansi Perpajakan, resmi memulai perjalanan akademik mereka.Dalam sambutannya, Om Zein mengapresiasi semangat para mahasiswa baru dan menegaskan bahwa tugas utama mahasiswa adalah menyelesaikan kewajiban akademik dengan disiplin agar dapat lulus tepat waktu sesuai harapan orang tua."Awal perkuliahan ini merupakan langkah baik. Tugas pokok mahasiswa adalah kewajiban akademik sebagai hal yang paling utama. Pendidikan tinggi adalah jalan untuk memajukan masa depan keluarga dan daerah," ujar Om Zein.Ia juga mengingatkan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan agen sosial tanpa mengabaikan tugas belajar. Bupati berharap para mahasiswa baru Politeknik Jatiluhur dapat tumbuh menjadi generasi Pancawaluya yang berkarakter, berdaya saing, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Purwakarta.Pelaksanaan PKKMB tahun ini juga menjadi cermin keberhasilan sinergi sosial-pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Purwakarta mencatatkan sebanyak 484 anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhasil menembus jenjang perguruan tinggi pada tahun akademik ini.Politeknik Jatiluhur menjadi kampus penyerap terbanyak dengan menampung 373 anak KPM PKH, sementara sisanya tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di dalam dan luar Purwakarta.Ketua Tim Pendamping Kabupaten Purwakarta (Katimkab) Program PKH, Agus, menjelaskan bahwa capaian ini merupakan buah kolaborasi strategis tahun ketiga antara pendamping PKH, pihak kampus, dan lembaga filantropi melalui skema Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) serta Beasiswa Yayasan."Kami terus mengawal anak-anak KPM PKH agar tidak berkecil hati meraih cita-cita di perguruan tinggi. Bagi peserta yang tidak tertampung di jalur KIP-K, kampus mitra sangat responsif memberikan solusi berupa Beasiswa Yayasan, ditopang juga oleh dukungan lembaga filantropi," jelas Agus.Melalui pendampingan berkelanjutan ini, PKH Purwakarta berharap semakin banyak generasi muda dari keluarga prasejahtera yang berani menuntut ilmu hingga ke jenjang diploma maupun sarjana."Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Harapan kami, setelah mereka lulus dan sukses nanti, mereka mampu mengangkat derajat serta kesejahteraan ekonomi keluarganya masing-masing," pungkas Agus. (Diskominfo Purwakarta)

Jumat, 16 Oktober 2026 02:49

Purwakarta - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein turun langsung ke lapangan untuk mempertegas penerapan aturan jam malam bagi pelajar, Kamis, (16/10/2026) malam. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan kenakalan remaja sekaligus mencegah pelajar menjadi korban tindak kriminal.Sebelum patroli dimulai, Om Zein memimpin apel malam bersama jajaran TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), serta tim gabungan lainnya. Apel tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan terhadap aktivitas pelajar pada malam hari.Dalam arahannya, Om Zein menegaskan bahwa kebijakan jam malam bagi pelajar sebenarnya telah diberlakukan sejak tahun lalu. Namun, aturan tersebut kembali diingatkan dan dipertegas agar dipatuhi oleh seluruh siswa di Kabupaten Purwakarta.“Jadi sebenarnya ini sudah kita mulai dari tahun lalu. Malam ini kita pertegas kembali, kita ingatkan kembali jam malam yang sudah pernah kita lakukan untuk siswa-siswi, baik SD, SMP, SMA, SMK , agar jam sembilan malam sudah di rumah dan tidak berkeluyuran lagi,” tegasnya.Meski demikian, kebijakan tersebut tetap memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Pelajar diperbolehkan berada di luar rumah setelah pukul 21.00 WIB apabila pada malam hari libur didampingi kedua orang tua atau wali, maupun sedang mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan.“Selain itu, jam sembilan pulang, tinggal di rumah, belajar di rumah,” lanjut Om Zein.Menurutnya, pembatasan aktivitas pelajar pada malam hari bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan anak, melainkan sebagai langkah perlindungan agar mereka terhindar dari pergaulan berisiko dan tindak kejahatan.Ia mengingatkan bahwa pelajar yang masih nongkrong hingga larut malam berpotensi terlibat dalam kenakalan remaja atau justru menjadi korban kriminalitas, termasuk kejahatan yang menimpa orang yang tidak terlibat dalam persoalan apa pun.“Itu sebagai upaya kita untuk menekan dan mengantisipasi kenakalan-kenakalan remaja, kenakalan-kenakalan siswa, dan mengantisipasi menjadi korban tindakan kriminal. Karena kalau malam kadang-kadang nongkrong-nongkrong, ada yang lewat. Selama ini juga ada tindakan kriminal, orang yang tidak tahu-menahu menjadi korbannya,” jelasnya.Berdasarkan pantauan di lapangan, rombongan patroli menggunakan mobil patroli kepolisian dan kendaraan Satpol PP untuk menyisir sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi berkumpulnya remaja.Beberapa lokasi yang menjadi sasaran patroli di antaranya kawasan kuliner malam, warung kopi, tempat biliar, hingga arena bermain yang masih menjadi tempat aktivitas masyarakat pada malam hari.Melalui penegasan kembali aturan jam malam tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi generasi muda.Pemerintah daerah pun mengharapkan adanya kerja sama antara keluarga, sekolah, dan aparat keamanan agar aturan jam malam tidak sekadar menjadi imbauan, tetapi benar-benar menjadi bagian dari upaya bersama melindungi pelajar di Kabupaten Purwakarta. (Diskominfo Purwakarta)

Kamis, 15 Oktober 2026 08:25

Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus memperkuat koordinasi dalam mendukung program gentengisasi nasional. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Gentengisasi yang membahas wilayah Majalengka, Purwakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Menara BRIPens, Jakarta Selatan, Selasa, (12/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Sri Jaya Midan didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Hariman Budi Anggoro serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Entin Suryatin.Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait. Pertemuan tersebut bertujuan mematangkan persiapan pelaksanaan program gentengisasi sekaligus menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung penyediaan material atap berbahan genteng untuk kebutuhan perumahan.Salah satu perhatian utama dalam pembahasan ini adalah kesiapan industri genteng daerah agar mampu memenuhi kebutuhan program perumahan pemerintah. Majalengka menjadi wilayah penting karena memiliki sentra industri genteng yang berpotensi mendukung pasokan material sekaligus memperluas pasar bagi perajin lokal.Persiapan program mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari ketersediaan stok, kapasitas produksi, pengaturan distribusi dan pengiriman, hingga pemenuhan standar kualitas produk. Seluruh aspek tersebut perlu dipastikan agar kebutuhan genteng dapat terpenuhi dengan baik tanpa mengabaikan mutu produk dan keberlangsungan usaha para perajin.Bagi Kabupaten Purwakarta, keterlibatan dalam koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat potensi industri lokal. Dukungan lintas sektor diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi perajin genteng serta mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja.Kehadiran Sekda bersama Kepala DKUPP dan Kepala Disperkim juga mencerminkan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung pengembangan sektor perindustrian, perdagangan, dan penyediaan material bangunan untuk kebutuhan perumahan.Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mempersiapkan langkah konkret agar potensi industri genteng lokal tidak sekadar menjadi bagian dari rencana program, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bupati Majalengka, Kepala Perkim Jawa Barat, serta perwakilan Pemerintah Jawa Tengah. (Diskominfo Purwakarta)

Kamis, 15 Oktober 2026 08:07

Purwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta memperkuat komitmen pembangunan ekosistem halal melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Ekosistem Halal yang digelar di Prime Plaza Hotel Purwakarta, Selasa, (13/10/2026).Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, MP., menghadiri sekaligus membuka kegiatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Jawa Barat tersebut.Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi dan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan implementasi Wajib Halal Oktober (WHO) 2026, sekaligus mendorong kesiapan para pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal.Pembangunan ekosistem halal mengacu pada kewajiban sertifikasi halal bagi produk tertentu yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.Dalam sambutannya, Sri Jaya Midan menyampaikan bahwa kebijakan wajib halal tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga membuka peluang bagi produk lokal untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kepercayaan konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Menurutnya, penguatan ekosistem halal memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan ekonomi syariah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan wisata ramah muslim atau halal tourism.Pemerintah Kabupaten Purwakarta pun menegaskan dukungannya terhadap pembangunan ekosistem halal melalui kolaborasi lintas sektor.Pendampingan dan kemudahan akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, dinilai penting agar mereka mampu memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produknya.“Dengan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, pembangunan ekosistem halal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat perekonomian daerah, serta mewujudkan Purwakarta yang halal, berdaya, maju, dan sejahtera,” demikian pesan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.Melalui rapat koordinasi ini, sinergi antara pemerintah daerah, BPJPH, dan para pemangku kepentingan diharapkan tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan.Terlebih, menjelang implementasi Wajib Halal Oktober 2026, kesiapan pelaku usaha menjadi salah satu aspek penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian Kabupaten Purwakarta. (Diskominfo Purwakarta)