PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Kamis, 06 Agustus 2026 07:14

Jakarta, 4 Agustus 2026 - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak masyarakat untuk melawan hoaks di tengah maraknya konten-konten aksi demonstrasi di media sosial namun mayoritas merupakan video lama atau hasil editan. Ia juga meminta media massa memperkuat perannya dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan cepat.Menurut Meutya, kecepatan media dalam menyampaikan informasi yang benar menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyebaran disinformasi yang dapat membingungkan dan meresahkan masyarakat."Teman-teman media silakan meliput dan memberitakan yang benar dengan cepat agar tidak memberi ruang kepada disinformasi yang masuk," kata Menkomdigi Meutya Hafid di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026).Seperti diketahui, jelang peringatan HUT RI ini, media sosial tengah diramaikan dengan konten-konten video demonstrasi yang diunggah tanpa memuat waktu kejadian.Berbagai narasi dalam unggahan tersebut juga seolah-olah mengesankan terjadi aksi demonstrasi besar namun tidak mendapat porsi pemberitaan, bahkan ada juga yang menuduh adanya penghapusan konten yang dinarasikan sebagai peristiwa demo besar.Sementara menurut Meutya, berbagai konten hoaks pun masih terus diproduksi dengan pola yang semakin beragam. Sebagian informasi dibuat sepenuhnya tidak benar, sementara sebagian lainnya menggunakan materi lama yang disebarkan kembali dengan konteks berbeda atau memanfaatkan peristiwa di luar negeri yang diklaim seolah terjadi di Indonesia."Teman-teman harus melihat videonya. Ada yang betul-betul hoaks karena kejadiannya tidak pernah ada. Ada yang menggunakan gambar lama dengan konteks yang berbeda. Ada pula yang menggabungkan kejadian di negara lain seolah-olah terjadi di Indonesia," jelasnya.Untuk itu, Meutya berpandangan media memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas informasi publik melalui kerja jurnalistik yang mengedepankan verifikasi dan akurasi.Pemberitaan yang cepat dan tepat pun dinilai dapat mencegah masyarakat terpapar narasi palsu yang sengaja dibuat untuk memicu ketakutan maupun keresahan."Informasi yang benar adalah tanggung jawab bersama. Media memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan fakta, bukan informasi yang sengaja dibuat untuk menimbulkan ketakutan," ujar Meutya.Di sisi lain, Menkomdigi Meutya mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan berbagai video hoaks aksi demonstrasi yang saat ini banyak beredar di media sosial.Sebab berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah video yang kembali viral teridentifikasi merupakan rekaman lama yang diunggah ulang tanpa penjelasan mengenai waktu dan konteks kejadian sehingga berpotensi menyesatkan publik.Meutya mengatakan, penyebaran kembali konten lama seolah-olah merupakan peristiwa baru dapat membentuk persepsi yang keliru, memperkeruh situasi, serta memicu disinformasi di ruang digital."Penyebaran informasi palsu bukan hanya persoalan konten digital. Karena informasi hoaks itu berdampak pada keputusan orang per orang dari hari per hari. Ada yang jadi takut keluar, ada yang khawatir ketika bekerja. Menurut saya hal itu tidak tepat, tidak benar, dan mencederai nilai-nilai demokrasi serta semangat nasionalisme di momen peringatan Hari Kemerdekaan,” papar Meutya.Meutya mengajak seluruh pihak, termasuk media dan masyarakat, bersama-sama menjaga ruang digital agar tetap sehat dengan mengedepankan informasi yang benar, terverifikasi, dan bermanfaat bagi publik.Selain itu, bijaksana dalam bermedia sosial juga dapat menghindari hoaks atau disinformasi (informasi salah yang sengaja disebarluaskan dengan tujuan untuk menipu, menyesatkan, atau memanipulasi opini publik)."Maka saya mengimbau, jangan menyebarkan informasi palsu dengan tujuan membuat ketakutan di tengah masyarakat menggunakan data yang tidak benar,” tegas Meutya.

Kamis, 06 Agustus 2026 05:59

Purwakarta - Semangat gotong royong kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui kegiatan Ngosrek Bersama dan pengecatan trotoar yang dipimpin langsung Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein (Om Zein), bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (6/8/2026).Ratusan ASN turun langsung ke jalan membersihkan lingkungan, menyapu, mengangkut sampah, memangkas rumput liar, hingga mengecat trotoar di sejumlah ruas jalan protokol.Bagi Om Zein, menjaga kebersihan dan mempercantik wajah kota bukan hanya menjadi tugas petugas kebersihan, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur pemerintah."Kebersihan adalah cerminan karakter masyarakat. Kalau kotanya bersih, tertata, dan indah, masyarakat yang datang pun akan merasa nyaman. Karena itu kita mulai dari diri sendiri dan dari lingkungan kerja kita," ujar Om Zein.Ia mengatakan, gerakan Ngosrek bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan upaya membangun budaya gotong royong dan kepedulian terhadap fasilitas publik.Pengecatan trotoar dilakukan untuk mengembalikan estetika kawasan perkotaan agar terlihat lebih rapi, bersih, dan nyaman bagi masyarakat maupun para pengunjung yang datang ke Purwakarta.Om Zein berharap semangat kebersamaan yang ditunjukkan seluruh pegawai dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan masing-masing."Kalau pemerintah dan masyarakat bergerak bersama, saya yakin Purwakarta akan semakin bersih, semakin tertata, dan semakin indah. Jangan menunggu kotor baru dibersihkan, tetapi jadikan menjaga kebersihan sebagai kebiasaan," katanya.Kegiatan berlangsung penuh semangat. Para ASN tampak bahu-membahu membersihkan, mengumpulkan sampah, serta mengecat trotoar dengan warna yang lebih cerah sehingga mempercantik wajah kota.Gerakan Ngosrek Bersama ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan sedap dipandang. Semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan Purwakarta sebagai daerah yang semakin maju, tertib, dan Istimewa.Kegiatan yang selama ini digaungkan Om Zein, yakni menjadikan aksi nyata sebagai budaya dalam membangun Purwakarta istimewa, termasuk melalui gerakan membersihkan lingkungan dan mempercantik fasilitas umum. (Diskominfo Purwakarta)

Kamis, 06 Agustus 2026 01:30

Purwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggelar kegiatan pengecatan kanstin yang merupakan batas antara badan jalan dengan trotoar, di puluhan ruas jalan perkotaan Purwakarta. Ratusan pegawai dari 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti PUPR, DKP, DLH, Diskominfo dan lainnya turun ke jalan kompak memperindah jalan kota, Kamis (6/8).Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Hendra Fadly mengungkapkan sekitar 20 ruas jalan dilakukan pengecatan ulang kanstin trotoar. Ini juga dalam rangka menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI Ke 81."Ada beberapa misi dalam kegiatan ini. Pertama menjalin silaturahmi dan kekompakkan antar pegawai dan antar OPD. Kedua, berupaya meningkatkan keindahan jalan Kota Purwakarta untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat. Terakhir, memberikan contoh secara langsung pada masyarakat untuk sama-sama menjaga dan merawat Kota Purwakarta," Kata Hendra Fadly, Kamis (6/8).Diskominfo yang bertugas di Jalan RE Martadinata hingga Ke Pertigaan BTN menurunkan hampir seluruh ANS, P3K dan P3K Paruh Waktu dimulai sejak pukul 07.30 WIB hingga selesai."Mudah-mudahan semangat menjaga dan merawat lingkungan, dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi contoh bagi masyarakat. Semua harus bergerak dengan semangat menjaga, merawat dan membangun Kota Purwakarta ke arah yang lebih indah, nyaman dan asri," pungkas Hendra Fadly. (Diskominfo Purwakarta)

Selasa, 04 Agustus 2026 02:59

Jakarta, 3 Agustus 2026 - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengambil sumpah jabatan dan mengukuhkan tujuh anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) Periode 2026–2030 di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026).Dalam sambutannya, Meutya menekankan maraknya teknologi deepfake dan penyebaran hoaks menghadirkan tantangan baru bagi keterbukaan informasi di era digital.Oleh karena itu, Meutya meminta Komisi Informasi Pusat memperkuat perannya dalam menjaga keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar demokrasi."KIP lahir dengan semangat demokrasi. Tugas Bapak dan Ibu juga untuk melawan berita-berita hoaks dengan menghadirkan informasi yang menjadi hak publik untuk diketahui," ujar Meutya Hafid.Meutya menegaskan tantangan yang dihadapi Komisi Informasi Pusat pada periode 2026–2030 semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital.Menurutnya, kehadiran teknologi deepfake, misinformasi, dan disinformasi dapat mencederai demokrasi apabila tidak diimbangi dengan penyediaan informasi publik yang benar dan mudah diakses."Era digital tidak mudah. Bapak/Ibu akan berlomba dengan maraknya deepfake dan berita hoaks," tegasnya.Selain menjaga kualitas informasi, Meutya juga menetapkan target peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai ukuran kinerja yang terukur.Pemerintah menargetkan indeks tersebut meningkat dari 66,43 menjadi minimal 75 pada tahun depan."Kita harapkan KIP setidaknya menembus angka 75 pada tahun depan. Supaya komitmen ini dari pelantikan sudah terukur," ujarnya.Meutya turut meminta Komisi Informasi Pusat memperkuat standar layanan informasi publik dengan memastikan setiap badan publik terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi.Menurutnya, masih diperlukan evaluasi terhadap instansi yang belum optimal menyediakan layanan informasi."Kita meminta Bapak/Ibu melihat lagi mana kantor-kantor layanan publik yang belum memberikan keterbukaan informasi," katanya.Di sisi lain, Meutya menekankan pentingnya memperkuat penyelesaian sengketa informasi secara adil dan akuntabel.Ia mengingatkan bahwa hak atas informasi yang dijamin konstitusi harus diwujudkan melalui penyampaian informasi yang benar sehingga tidak membuka ruang bagi berkembangnya misinformasi."Informasi adalah salah satu hak dasar manusia. Yang dimaksud tentu informasi yang benar," tandasnya.Menutup sambutannya, Meutya menegaskan Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus menjadi mitra Komisi Informasi Pusat dalam memperkuat keterbukaan informasi di Indonesia.Ia berharap para komisioner menjaga amanah publik dan menghadirkan kerja nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat."Selamat bekerja dan terus jaga amanah dari publik," pungkasnya.Ketujuh anggota KIP yang dikukuhkan adalah Handoko Agung Saputro (Ketua), Hafidhah, Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joemarthine Chandra, dan Rini Purwandari.