PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Jumat, 31 Maret 2023 16:04

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Linmas Kabupaten Purwakarta, kembali melakukan operasi sosialisasi dengan menyasar rumah makan di wilayah kecamatan Plered Kab. Purwakarta pada Jumat ( 31/03/23).Tak hanya Satpol PP,  kali ini operasi sosialisasi ini dilakukan bersama sama  dengan unsur TNI-Polri.Kabid Ketentraman dan Ketertiban umum Masyarakat ( Trantibumas ) Satpol PP Purwakarta, Teguh Juarsa, mengatakan, penertiban sejumlah warung makan yang dilaksanakan berdasarkan pada Surat Himbauan Bupati Purwakarta Nomor : KB 03.03.03/801-KESRA/2023. Tentang  agar tidak melayani tamu makan pada siang hari.Teguh menyampaikan, saat petugas melaksanakan operasi di wilayah Plered, ditemukan banyak pedagang makanan  berjualan yang melayani tamu makan pada siang hari."Dalam pantauan di lapangan sekira 10.00 wib, petugas mendapati ada beberapa  pedagang yang berjualan makanan sedang melayani tamu makan siang. Sehingga petugas langsung membagikan Surat Himbauan Bupati  kepada para pedagang dan petugas juga melakukan pembinaan terhadap pedagang," Ujar Teguh.Teguh menambahkan, Silahkan kepada para pedagang makanan untuk membuka usahanya pada siang hari, yang tidak boleh adalah untuk makan di tempat. Sesuai dengan surat himbauan bupati Purwakarta. Dalam operasi wilayah yang dilaksanakan, petugas Satpol PP juga menemukan sejumlah pedagang kaki lima yang buka gerai dan menghabiskan separuh badan jalan. "Hal yang sama, kami tertibkan juga para pedagang kaki lima, yang berjualan menggunakan badan jalan dan trotoar ini tidak sesuai dengan Perda No.5 Tahun 2022 mengenai K3 ," katanya.Teguh berharap kedepannya masyarakat khususnya pedagang, agar menghormati kesucian bulan Ramadan serta menaati Himbauan Bupati Purwakarta. "Bilamana, masih membandel maka kami akan melakukan pembinaan lebih lanjut terutama kepada pedang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah," Pungkasnya.(Diskominfo Purwakarta)

Jumat, 31 Maret 2023 09:06

Pemerintah Kabupaten Purwakarta bergerak cepat untuk bisa segera mengatasi penyakit polio. Sebanyak 78.077 balita akan diberikan imunisasi pasca ditemukannya satu kasus polio yang menyerang seorang anak berusia 4 tahun di Kecamatan Maniis, Purwakarta. Pelakasanaan imunisasi itu akan dilaksanakan serentak pada Senin, 3 April 2023 mendatang.Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menginstruksikan seluruh jajarannya bekerja keras menyukseskan pelaksanaan pekan  imunisasi tersebut. Dia meminta semua dokter dan tenaga medis, rumah sakit, pos pelayanan kesehatan terpadu dan Puskesmas disemua kecamatan di Kabupaten Purwakarta untuk mempersiapkan pelaksanaan pekan imunisasi dengan matang dan tingkat kesiapan yang tinggi."Semua jajaran dibidang kesehatan sudah kita minta total menyukseskan imunisasi massal ini. Semua sarana dan fasilitas kesehatan sudah harus siap semua. Para camat sudah saya minta untuk menggkoordinasikan semua potensi diwilayahnya agar pelaksanaan imunisasi polio berjalan sukses. Kita tidak ingin ada lagi kasus penyakit polio seperti ini terjadi di Purwakarta," kata Bupati Anne, disela Rapat Koordinasi dan Persiapan Sub PIN Polio Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, Kamis 30 Maret 2023.Ia juga menjelaskan, target anak yang akan menjadi sasaran pemberian imunisasi adalah kategori anak berusia 0-59 bulan."Jumlah anak yang akan kita imunisasi polio sebanyak 78.077 balita. Kita ingin memastikan tidak ada lagi anak di Purwakarta yang terkena penyakit polio," tegas Bupati yang akrab dipanggil Ambu Anne tersebut.Ambu Anne juga telah memerintahkan para camat di seluruh Purwakarta untuk terus mendata dan memonitor ketat wilayahnya sehingga pelaksanaan imunisasi berjalan lancar dan sukses."Camat harus terus bergerak untuk mendata dan memonitor secara ketat. Camat juga harus terus  berkoordinasi dengan semua pihak agar pelaksaan imunisasi sukses. Jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak terdata. Semuanya harus dipersipakan secara matang," ujarnya.Ambu Anne juga menginstruksikan  para kader PKK ikut terlibat aktif menyukseskan imunisasi. Mereka diminita bergerak aktif untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya imunisasi polio."Beri masyarakat pengetahuan tentang arti penting imunisasi polio. Tidak boleh lagi terjadi kasus polio di Kabupaten Purwakarta maupun Jawa Barat dan Indonesia. Polio tidak bisa diobati, tapi hanya bisa di cegah. Salah satunya dengan pemberian imunisasi ini," ujar Ambu Anne.Untuk memastikan pelaksanaan imunisasi sukses, Bupati Anne juga meminta semua sarana dan fasilitas publik, seperti pasar-pasar tradisional dan  supermarket ikut menyelenggarakan pelaksanaan imunisasi polio."Kita ingin menyasar semua lapisan masyarakat. Selain fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, posyandu dan klinik kesehatan, kita juga akan dirikan pos pelayanan imunisasi di pasar-pasar tradisional dan supermarket. Semua sarana publik yang ramai dikunjungi masyarakat harus kita pastikan ada pos pelayanan imunisasi," ujar Ambu Anne.Bupati perempuan pertama di Purwakarta itu juga meminta seluruh kalangan masyarakat untuk benar-benar memanfaatkan pelaksanaan imunisasi tersebut. "Kepada masyarakat tolong agar memaksimalkan imunisasi itu, jangan sampai tidak. Ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberantas penyakit polio di Purwakarta. Sekali lagi ingin saya tegaskan, tidak boleh ada lagi anak-anak kita yang terkena penyakit polio," tegas Ambu Anne.(Diskominfo Purwakarta)

Kamis, 30 Maret 2023 13:31

Pemerintah Kabupaten Purwakarta menargetkan meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda sebagai Kabupaten Kota Sehat (KKS). Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika telah menginstruksikan jajaran terkait untuk berbenah dan mempersiapkan diri meraih target tersebut.Penghargaan yang digagas Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap Kabupaten/Kota yang mampu menciptakan kondisi Kabupaten Kota bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain sehingga dapat meningkatkan sarana, produktivitas dan perekonomian masyarakatnya."Penghargaan Kabupaten Kota Sehat (KKS) tahun ini, harus bisa diraih Kabupaten Purwakarta. Untuk itu seluruh perangkat daerah yang terlibat harus menyelesaikan kelengkapan pengisian indikator dalam sembilan tatanan penilaian yang dilengkapi oleh setiap perangkat daerah dan jaringannya hingga tingkat kecamatan dan desa," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Norman Nugraha yang mewakili Bupati Purwakarta, pada agenda Verifikasi Awal Penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tahun 2023, di  Bale Paseban, Pendopo Pemkab Purwakarta, Rabu 29 Maret 2023 lalu.Menurut Norman yang menjadi Ketua Tim Pembina Kabupaten Kota Sehat Purwakarta itu, kegiatan ditempuh untuk menghadapi Verifikasi Awal Penilaian KKS Tahun 2023 oleh Tim Pembina KKS Provinsi Jawa Barat "Untuk verifikasi penilaiannya nanti akan dilakukan oleh Tim Pusat, sebab Provinsi hanya melakukan pembinaan dan pendampingan proses  penilaian  9 tatanan dan 150 indikator Kabupaten Kota Sehat," kata Norman.Norman optimis predikat Kabupaten sehat bisa diraih mengingat Purwakarta telah melampaui prasyarat penilaian adalah tercapainya standar Desa ODF (Open Defecation Free). hingga 80 persen. "Kita optimis karena ODF Purwakarta telah mencapai angka 91 persen," katanya.Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, yaitu; kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, karena pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.Norman mengatakan, langkah verifikasi ODF adalah proses memastikan status ODF suatu komunitas masyarakat yang menyatakan bahwa secara kolektif mereka telah bebas dari perilaku buang air besar sembarangan. "Untuk menghadapi proses verivikasi itu semua pihak terkait terus kita konsolidasikan sehingga persiapannya matang. Kita optimis Purwakarta dapat meraih predikat Swasti Saba Padapa," katanya.Sementara, berkaitan dengan tatanan-tatanan yang menjadi syarat penilaian KKS, Norman mengungkapkan, Purwakarta sudah memenuhi setidaknya dua tatanan yang menjadi basis program tersebut yaitu; Tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum, dan tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri."Indikator khusus kegiatan pada tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum diantaranya adalah; udara bersih, air sungai bersih, penyediaan air bersih individu dan umum, pembuangan air limbah domestik, pengelolaan sampah, perumahan dan permukiman, pertamanan dan hutan kota, sekolah, pengelolaan pasar, sarana olahraga dan rekreasi, tempat bermain anak dan penataan sektor informal," ujarnya.Lalu, terdapat juga indikator khusus kegiatan pada tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri. Diantaranya; perilaku hidup bersih dan sehat, tempat-tempat umum, permukiman, perumahaan dan bangunan sehat, penyediaan air bersih, kesehatan dan keselamatan kerja, pencegahan kecelakaan dan rudapaksa, kesehatan keluarga, reproduksi dan KB, pembinaan kesehatan jiwa masyarakat dan pola asuh anak, kesehatan olahraga dan kebugaran jasmani serta program anti tembakau."Selain itu, terdapat juga Imunisasi, pelayanan pengobatan dan perawatan, pemberantasan malaria, DBD, TB Paru, Diare, pencegahan penyakit degeneratif, gizi dan jamkes," ujarnya. Lebih jauh, Norman mengungkapkan, dalam penilaian KKS itu ada tiga tahap, yang pertama itu disebut dengan Swasti Saba Padapa, yang kedua Swasti Saba Wiwerda dan ada lagi Swasti Saba Wistara. "Soal tatanan ini yang jumlahnya sekarang kurang lebih 150 indikator yang harus dipenuhi, ini melibatkan berbagai dinas, semua dinas terlibat disitu, karena ini merupakan tanggung jawab bersama sehingga bisa terintegrasi diselesaikan bersama-sama," demikian Norman.(Diskominfo Purwakarta)

Kamis, 30 Maret 2023 09:42

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan terus terjaga.Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pencegahan perubahan fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian seperti menjadi kawasan pembangunan perumahan atau properti lainnya. Saat ini, Pemkab Purwakarta telah menetapkan 16.240 hektar lahan sawah untuk tidak berubah fungsi."Langkah itu merupakan tekad dan komitmen kami untuk menjaga ketahanan pangan daerah yang muaranya adalah ikut menjaga ketahanan pangan nasional. Kita akan berusaha untuk mencegah agar lahan pertanian di Purwakarta tidak berubah bentuk atau beralih fungsinya, " kata Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, belum lama ini.Keseriusan Pemkab Purwakarta dalam menjaga luasan dan fungsi lahan pertanian itu dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah disahkan beberapa waktu lalu.Menurut Bupati perempuan pertama di Purwakarta itu, Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan langkah penting dan sangat strategis dalam membangun ketahanan pangan jangka panjang yang muaranya adalah terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat."Ini langkah strategis bagi pemerintah dan masyarakat agar dapat melindungi kawasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, langkah ini sekaligus sebagai bentuk dukungan penuh kami terhadap program ketahanan pangan nasional," kata Bupati yang akrab dipanggil Ambu Anne tersebut.Perda LP2B tersebut, lanjut Ambu Anne, akan menjadi dasar hukum dalam perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di kabupaten yang sangat terkenal dengan produk buah Manggis dan Pala bekualitas tinggi itu."Kami ingin memastikan berbagai kebijakan pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di daerah. Langkah itu sekaligus sebagai salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan," ujar Ambu Anne.Komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk membangun ketahanan pangannya sangat layak diapresiasi. Dengan luas wilayah 971,72 kilometer persegi, Purwakarta termasuk kabupaten paling kecil di Jawa Barat. Meski demikian, Purwakarta terus membangun sektor pertaniannya untuk memastikan ketahanan pangan tetap terjaga.Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dimaksudkan untuk tetap mempertahankan areal pertanian ttidak berubah fungsi. Salah satu keberhasilan itu dibuktikan dengan peningkatan kapastias produksi padi.Seperti diberitakan sebelumnya, Panen raya padi akhir musim tanam rendeng tahun 2023 di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan tajam di bandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk musim tanam tahun ini produksi padi mencapai 101.071 ton gabah kering giling (GKG). Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan produksi pada periode musim tanam yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 82.789 ton gabah kering giling.Peningakatan produksi padi pada awal tahun 2023 ini dihasilkan dari areal persawahan seluas 14.316 hektar. Cakupan areal persawahan itu lebih luas dari tahun lalu yang mencapai 13.204 hektar.Bupati Anne memberikan apresiasi terhadap kesuksesasn panen raya tersebut. Menurutnya, peningkatan produksi padi bisa terjadi karena adanya sinergi dan kerja keras pemerintah dan masyarakat, khususnya dengan kalangan petani di pedesaan. "Kita bersyukur atas peningkatan produksi padi pada panen raya tahun ini. Peningkatan produksi padi bisa terjadi karena hasil dari sinergi kerja keras banyak pihak mulai dari petani hingga pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan dan mendukung pemenuhan sarana sektor pertanian. Khusus bagi kalangan petani, saya benar-benar mengapresiasi kerja keras mereka sehingga panen raya tahun ini bisa berlangsung sukses. Para petani itu merupakan pejuang-pejuang yang luar biasa," kata  Bupati Anne.(Diskominfo Purwakarta)