PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Jumat, 27 Januari 2023 15:31

Realisasi investasi ke Kabupaten Purwakarta sampai triwulan keempat tahun 2022 mencapai 8,78 triliun. Hal tersebut melampaui target BKPM yaitu sebesar 5,88 triliun. Secara persentase, capaian tersebut juga berada diatas capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat.Demikian disampaikan Sekda Purwakarta Norman Nugraha, kepada awak media, Jumat 27 Januari 2023.Ia juga merinci persentase perbandingan capaian target realisasi investasi tahun 2022 antara Nasional, Jawa Barat dan Purwakarta. "Nasional target 1.200 triliun, tercapai 1.207, 20 triliun atau 100,60 persen, Jawa Barat target 169 triliun, tercapai 174,60 triliun atau 103,31 persen, sedangkan Purwakarta target 5,88 triliun tercapai 8,78 triliun atau 149,32 persen," ujar Norman.Menurutnya, secara kumulatif, realisasi investasi PMA dan PMDN dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 di Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 8,78 triliun, yang terdiri dari investasi PMA sebesar Rp 6,36 trilyun (72,55 persen) dan investasi PMDN sebesar Rp 2,40 triliun (27,45 persen).Ia juga menjelaskan, berdasarkan data dari DPMPTSP Kabupaten Purwakarta, terdapat lima sektor PMA dan PMDN yang telah berinvestasi di Kabupaten Purwakarta periode Januari hingga Desember 2022, diantaranya; sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp 4,03 triliun, industri kimia dan farmasi sebesar Rp 1,76 triliun, perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 484 miliar, jasa lainnya sebesar Rp 451 miliar dan industri makanan sebesar Rp 404 miliar."Untuk PMA yang telah berinvestasi di Kabupaten Purwakarta diantaranya adalah negara Republik Rakyat Tiongkok, Austria, Hongkong, Singapura dan Jepang," kata Norman.Menurutnya, hal tersebut dapat dicapai dengan implementasi pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) sehingga pelaku usaha diberi kemudahan dan kepastian dalam merealisasikan kegiatan usahanya.Jemput Bola, Jangan Hanya Jaga WarungSementara itu, diketahui juga bahwa capaian target realisasi investasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 sebesar 174 triliun telah menempati posisi teratas di Indonesia sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi selama tiga tahun berturut-turut sejak 2020.Hal itu, dikemukakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Gedung AA Maramis, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, belum lama ini. "Realisasi investasi di Jabar (tahun 2022) masih yang tertinggi (secara nasional) sekitar Rp174 triliun," kata Ridwan Kamil.Menurutnya, Jabar juara investasi selama tiga tahun berturut-turut tersebut merupakan sebuah anomali. Pasalnya, selama rentang tahun 2020-2022 pandemi Covid-19 memorak-porandakan sendi perekonomian tak terkecuali Indonesia.Kata dia, anomali lainnya adalah tingginya upah buruh di Jabar ternyata tak menyurutkan perusahaan baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berinvestasi di Jawa Barat.Selain itu, Kang Emil juga punya cara khusus dalam menggaet investor. Ia menekankan jajarannya agar tidak hanya jaga warung melainkan jemput bola atau menawarkan langsung kepada calon investor berbagai kelebihan jika berinvestasi di Jabar. Menurutnya, dengan nilai realisasi investasi tertinggi ini, Jabar memberikan andil besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal IV tahun 2022, ekonomi Jabar tumbuh di angka 5,7 persen. Realisasi investasi inipun berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja karena di mana ada investasi di situ ada pertumbuhan serta pengurangan pengangguran.(Diskominfo Purwakarta)

Jumat, 27 Januari 2023 14:26

 Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah dengan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) merupakan bukti keseriusan pemerintah menjaga lahan sawah. Dalam konteks Purwakarta, hal itu diatur dalam regulasi Perda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang belum lama ini telah disahkan.Demikian disampaikan Sekda Purwakarta Norman Nugraha pada agenda Rapat Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di ruang rapat Sekda, Jumat 27 Januari 2023."Saat ini luasan lahan LP2B di Kabupaten Purwakarta seluas 16.240 hektar," kata Norman.Menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terus berkomitmen untuk mendorong dan menjaga sektor pertanian di Kabupaten Purwakarta, salah satunya melalui perlindungan lahan pertanian terutama Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)."Lahan sawah yang dilindungi (LSD) merupakan lahan baku sawah yang sudah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah," ujar Norman.Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta juga  berpedoman kepada Juknis Nomor : 5/Juknis-HK.02/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang penyelesaian ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan rencana tata ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin konsesi, dan/atau hak atas tanah, yang dekuarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR)."Pada forum rapat penataan ruang daerah Kabupaten Purwakarta ini diharapkan lahan sawah dilindungi (LSD) di Kabupaten Purwakarta dapat mendukung program ketahanan pangan nasional," tuturnya. Diketahui, dalam rapat tersebut juga tampak hadir Kepala BPN/ATR Kabupatrn Purwakarta, Kadis DPMPTSP, Kadispangtan, Kadisperkim dan Kepala Bagian Hukum Setda.(Diskominfo Purwakarta)

Kamis, 26 Januari 2023 15:53

Perempuan Indonesia dan khususnya kaum perempuan Purwakarta harus menyadari bahwa semua mempunyai akses dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh sumber daya, seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial, teknologi dan peran terhadap pembangunan bangsa.Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pada Halaqoh Nahdatul Ulama (NU) Women dan pelantikan Pengurus Cabang (PC) Fatayat Nahdatul Ulama Kabupaten Purwakarta di Bale Yudhistira Pemkab Purwakarta, Kamis 26 Januari 2023. Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Satu Abad Nahdatul Ulama di Purwakarta."Kita harus berkeyakinan bahwa perempuan akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai motor penggerak dan sekaligus agen perubahan (agent of change)," kata Ambu Anne.Pada Halaqoh dengan tema Perempuan NU dan Pesantren Bergerak Serta Bersinergi Membangun Peradaban Bangsa itu,  Ambu Anne juga menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, karena halaqoh perempuan sangatlah penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, serta mencetak perempuan bangsa dan daerah yang berkompeten."Jajaran Pemda Purwakarta juga mengucapkan terimakasih khususnya kepada Keluarga Besar Nahdatul Ulama (KBNU) Kabupaten Purwakarta yang terus memberikan pembinaan dan bimbingan kepada generasi muda di Kabupaten Purwakarta, melalui program dan kegiatan yang terus digulirkan sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta," kata Ambu Anne.Dengan kegiatan seperti ini, ia berharap dapat menjadi penunjang untuk membangun peradaban yang bermartabat dengan peran perempuan sehingga dapat bersinergi melakukan pergerakan baik kolaborasi lintas sektor antar perempuan maupun antar organisasi perempuan."Kegiatan ini juga bisa menjadi ajang silaturahmi untuk menciptakan ide-ide gagasan untuk membentuk perempuan hebat di Kabupaten Purwakarta. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan melahirkan sebuah ide gagasan, untuk kita tetap berkolaborasi antara pemerintah daerah dengan NU. Terutama adalah Fatayat NU di Kabupaten Purwakarta yang bisa melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya membentuk wanita-wanita hebat di Purwakarta," ujarnya.Menurutnya, negara telah berkomitmen untuk melakukan pemberdayaan perempuan perlindungan ibu dan anak. Sehingga, peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan tersebut bisa dilakukan dengan baik bila adanya kerjasama."Dan pelantikan pengurus Fatayat NU ini, adalah salahsatu yang dicita-citakan. Komitmen negara dalam pemberdayaan perempuan perlindungan ibu dan anak tidak cukup dari beberapa kelembagaan pemerintah daerah saja, namun perlu juga kerjasama seperti ini," ucapnya.Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah melakukan berbagai inovasi untuk mendorong kaum perempuan. Namun masih perlu beberapa dukungan dari pihak lain agar hal tersebut bisa terwujud dengan baik di Kabupaten Purwakarta."Dalam perjalanan terbentuknya negara ini, banyak perempuan yang berperan. Potensi itulah yang harus didorong menjadi sebuah kekuatan bangsa kita, saya mengapresiasi penghargaan yang tinggi, ternyata Nahdlatul Ulama menjadi organisasi paling terdepan dalam mendorong pemberdayaan kaum perempuan," ujar Ambu Anne.Sementara, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Purwakarta, Nung Najibah dalam keterangannya mengatakan, tema halaqoh Perempuan NU dan Perempuan Pesantren Bergerak dan Bersinergi dalam membangun peradaban bangsa diambil dari sebuah kutipan hadist, Almar'atu 'imaadul bilaad, in soluhat sholuhal bilad, wain fasadat fasadal bilad, yang artinya wanita adalah tiang negara, bila wanitanya shalihah maka akan baik pulalah negaranya, namun sebaliknya jika wanitanya rusak maka akan rusak pula negara."Untuk itulah halaqoh ini juga selain ditujuan untuk anggota Banom Perempuan NU juga ditujukan untuk para perempuan pesantren (ibu ajengan/ibu nyai) karena tidak dapat dipungkiri dibalik kesuksesan para kiai memimpin pesantren ada peran wanita dalam hal ini istri kiai mendorong dan berperan aktif didalamnya," kata Hajah Nung.Menurutnya, hal-hal yang terjadi pada para santri di pesantren biasanya ibu nyai lebih tahu dan sekaligus sebagai pengambil keputusan."Biasanya, para kiainya narima beres kitu, maka dirasa perlu Fatayat hadir untuk lebih memberdayakan peran mereka bukan hanya intern dipesantren saja namun jangkauannya bisa lebih luas lagi khususnya untuk organisasi NU, karna Jam'iyyah NU itu sendiri dipenuhi lebih dari 50 persen jama'ahnya dari kaum wanita," kata Nung.Terpisah, Ketua Panitia Harlah NU 1 Abad PCNU Kabupaten Purwakarta, Oyang Este Binos menyampaikan Halaqah NU Woman merupakan rangkaian Harlah 1 Abad NU.Dalam kegiatan tersebut dihadirkan sebagai sejumlah pembicara diantaranya Ketua Fatayat NU Jawa Barat, Hirni Kifa Kazefa dan Ketua KPAI Purwakarta, Nur Aisah Jamil. Hadir juga sebagai undangan unsur Forkopimda Purwakarta. "Acara juga dipadukan dengan pelantikan Pengurus PC Fatayat NU Kabupaten Purwakarta periode 2022-2027. Ini masih acara rangkaian harlah 1 Abad NU, puncaknya akan kita gelar 31 Januari 2023 berupa Kirab Kebangsaan. Insya Allah hadir Abah Habib Lutfhi Bin Yahya Pekalongan," kata Binos(Diskominfo Purwakarta)

Kamis, 26 Januari 2023 14:33

Seiring dengan tuntutan era globalisasi, dan mewujudkan good government serta clean government, keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang cukup signifikan.Oleh karena itu, jajaran Pemkab Purwakarta terus berupaya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik (KIP) dalam tata kelola pemerintahannya, mulai dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disetiap Perangkat Daerah, Kecamatan hingga ke tingkat Kelurahan.Demikian disampaikan Bupati Purwakarta pada agenda Bimtek Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagai Landasan Pengklasifikasian Informasi di Prime Plaza Hotel Purwakarta, Kamis 26 Januari 2023."Tahun lalu, Kabupaten Purwakarta mendapatkan penghargaan sebagai badan publik kategori pemerintah kabupaten dan kota informatif dalam e-monev keterbukaan informasi publik pada badan publik tingkat Provinsi Jawa Barat. Ini bisa dijadikan motivasi untuk terus melakukan peningkatan pelayanan di bidang informasi publik," kata Ambu Anne.Menurutnya, keberadaan PPID, untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik hingga ke tingkat kelurahan terus diupayakan untuk dapat melayani masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit, karena dilayani lewat satu pintu, seperti yang diamanatkan oleh UU nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.Dalam agenda yang sama, Sekda Purwakarta Norman Nugraha selaku Atasan PPID di Pemkab Purwakarta mengatakan bahwa modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan mudah dan cepat."Oleh karena itu, pemerintah, instansi, badan atau lembaga publik di berbagai tingkatan dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat dalam memberikan infomasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses oleh publik," kata Norman.Menurutnya, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat dalam memberikan infomasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja.Terlebih, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. "Maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat," kata Norman.Sementara, Kadiskominfo Kabupaten Purwakarta Rudi Hartono dalam paparannya mengungkapkan, bimtek ini dilaksanakan agar peserta memahami Undang-undang KIP, hak dan tata cara memperoleh infofrmasi dan standar layanan informasi publik dan memahami tentang pentingnya pengumuman informasi publik, baik yang berkala maupun yang serta merta.Menurutnya, ada sejumlah asas dalam layanan informasi publik, diantaranya bahwa setiap Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik dan informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas."Selain itu, informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana dengan pengecualian informasi harus didasarkan pada uji konsekuensi dan uji kepentingan publik," kata Rudi.Ia juga menjabar hal-hal yang berkaitan dengan informasi yang wajib dibuka, diantaranya adalah; informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala dilakukan paling sedikit enam bulan sekali, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.Terdapat juga, lanjut Rudi, informasi yang sipatnya tidak dapat diberikan yaitu; informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan."Selain itu, ada juga informasi yang sipatnya tidak dapat diberikan lainnya yaitu; informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan dan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang," ujar Rudi Hartono.Diketahui, pada agenda yang digelar Diskominfo Purwakarta itu tampak hadir para Sekdis pada setiap Perangkat Daerah, Sekcam pada seluruh Kecamatan dan Seklur pada setiap Kelurahan yang bertindak selaku PPID pada setiap instansinya. Sementara, sebagai narasumber selain Kadiskominfo Purwakarta sebagai PPID Utama, hadir juga dari Komisi Informasi (KI) yaitu Dadan Saputra, selaku Komisioner yang membidangi Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi di KI Jawa Barat.(Diskominfo Purwakarta)