PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Sabtu, 18 September 2021 16:32

World Cleanup Day (WCD) merupakan gerakan global yang mengajak individu, komunitas dunia usaha dan pemerintahan di seluruh dunia untuk menyatakan kepedulian dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.Tahun 2021 ini, tema WCD di Indonesia adalah Bersatu Untuk Indonesia Bersih, yang relevan dengan kondisi wabah pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih dihadapi seluruh dunia.Jajaran Pemkab Purwakarta ambil bagian dalam aksi bersih-bersih pilah sampah yang diikuti oleh 187 Negara, 34 Provinsi 13 Juta relawan itu. Di Purwakarta, kegiatan dipusatkan di Desa Cicadasari Kecamatan Tegalwaru, Sabtu 18 September 2021.Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, kegiatan sosial peduli terhadap lingkungan dengan Skala Internasional ini sedang digaungkan melalui World Cleanup Day Indonesia. Selain itu kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak di seluruh dunia.Menurut Ambu Anne, dengan adanya keterlibatan pemerintah ditingkat kabupaten diharapkan bisa mendorong semua instansi, lembaga dan para pengusaha maupun perusahaan yang ada di wilayah Purwakarta untuk ikut berpartisipasi dan dukungan yang bersifat moril maupun materil.Dimana dalam pelaksanaannya bersama-sama dengan masyarakat untuk melaksanakan bersih-bersih dimulai dari rumah, perkantoran dan ruang publik minimal di wilayah lingkungan sekitarnya. Panitia pelaksananya dari komunitas peduli lingkungan yang berasal dari 34 pengelola Bank Sampah di Kabupaten Purwakarta."Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk melakukan gerakan serupa di lingkungan masing-masing. Gerakan bersih-bersih merupakan bukti nyata untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah," kata Ambu Anne.Bupati juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk lebih peduli terhadap sampah yang dihasilkan dengan cara pilah sampah mulai dari rumah sesuai dengan jenisnya. Pasalnya, dengan memilah sampah mulai dari rumah akan lebih mudah pengelolaan selanjutnya akan mengurangi sampah secara signifikan."Momentum ini akan memotivasi kita untuk terus bergerak dalam pengelolaan sampah, saya sudah menyampaikan bahwa PR kita dalam pengelolaan sampah itu banyak, mulai dari sampah domestik untuk pemilahan sampah organik dan non organik dan sampah yang dihasilkan dari para pelaku usaha serta sampah yang dihasilkan oleh masyarakat umum," kata Ambu Anne. Menurutnya, gerakan ini juga berkesinambungan dengan gerakan Jumat Bersih, programnya memang perlu ditingkatkan lagi dan harus dimonitor. "Program Jumat bersih itu tanggung jawabnya jangan hanya dimiliki oleh aparatur desa, justru program Jumat Bersih itu harus melibatkan masyarakat, sebagai produsen dari sampah," demikian Ambu Anne. (*)

Sabtu, 18 September 2021 16:27

Konsep pengelolaan sampah mandiri sebagai bagian dari implementasi pembangunan untuk mewujudkan Purwakarta Istimewa telah dirintis sejak tahun 2020 lalu.Demikian disampaikan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dalam kegiatan World Cleanup Day (WDC) Tahun 2021 yang dipusatkan di Kecamatan Tegalwaru, Sabtu 18 September 2021. Dalam giat tersebut nampak hadir mendampingi, Wakil Bupati Purwakarta Aming, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Iyus Permana, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Deden Guntari."World Cleanup Day dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatukan komunitas global dan meningkatkan kesadaran serta melakukan perubahan dalam mewujudkan aksi untuk bumi yang bersih dan sehat," kata Ambu Anne.Ambu Anne juga mengungkapkan, penanganan sampah di Kabupaten Purwakarta ditargetkan sebesar 70 persen dan pengurangan sebesar 30 persen. "Berdasarkan data yang ada dan sesuai dengan jumlah penduduk, timbulan sampah se-Kabupaten Purwakarta sebanyak 2.320 meter kubik. Sedangkan timbulan sampah yang terangkut ke TPPAS Cikolotok sebanyak 710,4 meter kubik," ujar Ambu Anne.Menurutnya, untuk pengelolaan persampahan di perkotaan yang telah dilaksanakan dengan metode TPS3R sejumlah 4 unit, dan bank sampah sebanyak 34 unit. Diharapkan TPS3R dapat melaksanakan konsep zero waste dengan cara memilah sampah yang dapat bernilai ekonomis.Dan pada pelaksanaannya, lanjut Anne, pihaknya mengupayakan pemberdayaan masyarakat sebagai subyek untuk mengelola sampah dalam menciptakan lingkungan bersih tanpa sampah dan menjadikan sampah bernilai ekonomi."Konsep ini diimplementasikan dalam suatu kegiatan yang dinamakan pengelolaan sampah mandiri melalui, dilaksanakan dengan kegiatan kampung bersih bebas sampah, pilah sampah, kurangi timbulan sampah, dan olah sampah untuk rupiah," ujarnya.Sementara, untuk mewujudkan kegiatan tersebut, setiap bank sampah, TPS3R atau lembaga lainnya selain berperan sebagai penggerak lingkungan, berperan juga sebagai enterprenership yang mengelola pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi."Salah satu kebijakan untuk mewujudkan pengelolaan sampah mandiri, telah ditetapkan kebijakan melalui Perbup Purwakarta Nomor 220 Tahun 2020 tentang Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam Perbup tersebut telah diatur diantaranya untuk pengadaan sarana angkutan persampahan didukung dengan dana bagi hasil pajak yang dikelola oleh setiap desa. Oleh karena itu, pada tahun ini sudah 19 Desa telah memiliki sarana angkutan persampahan sebagai sarana pengelolaan sampah," ujar Ambu Anne.Pemerintah juga mengajak peran perusahaan BUMN dan BUMD untuk turut serta memberikan dukungan melalui berbagai fasilitasi guna terlaksananya pengelolaan sampah mandiri.Berdasarkan Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 12 tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) untuk mendukung pengelolaan lingkungan sudah dibuktikan melalui kerjasama dengan forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta Tim Fasilitator TJSLP Kabupaten Purwakarta dengan direalisasikannya bantuan sarana persampahan dari Bank BJB dan sarana angkutan dari PT Indorama Synthetics TBK, PT Indobharat Rayon, PT South Pacific Viscouse dan PT Mandiri Sejahtera Sentra."Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terimakasih atas peran sertanya dalam mendukung pengelolaan lingkungan di Purwakarta," tuturnya.Sementara, berkaitan dengan program Citarum Harum sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Sebagai tindaklanjutnya telah ditetapkan Satgas Citarum Harum. Purwakarta di jalur sungai citarum sepanjang 45 km dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor 12 yang bergabung dengan Kabupaten Bandung Barat, sektor 13, sektor 14 dan sektor 15.Dalam mendukung percepatan pengendalian DAS Citarum ini, Kementerian PUPR RI telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan persampahan dari hulu sampai ke hilir melalui pengadaan sarana persampahan terdiri dari Pembangunan TPS3R sebanyak 7 unit, Pembangunan TPS terpadu 3 unit yang di antaranya berlokasi di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalwaru yang termasuk wilayah sektor 13."Pengelolaan sampah melalui TPS3R dan TPS Terpadu ini dalam pelaksanakan harus melibatkan masyarakat. Diharapkan adanya dukungan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan tersebut karena akan berdampak terhadap keberhasilan pengelolaan sampah di Purwakarta," kata Anne.Ambu  Anne juga mengatakan, sampah adalah tanggungjawab kita semua, melalui kegiatan WCD yang dilaksanakan pada hari ini diharapkan menjadi momen untuk membangun kesadaran, pemahaman sekaligus semangat dalam menciptakan atau membangkitkan peradaban manusia indonesia khususnya seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan sampah.Diketahui, kegiatan gerakan bersih-bersih hingga gerakan pilah sampah se-Purwakarta dalam momen WCD yang diselenggarakan oleh Junior Chamber Indonesia (JCI). Dalam membantu menyelesaikan permasalahan persampahan di Kabupaten Purwakarta, sejalan dengan kebijakan dan strategi daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 146 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.Ambu Anne mengucapkan terimakasih kepada JCI yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan kebersihan pada hari ini, demikian pula kepada PJB Cirata, dan sektor 13, serta pihak lain yang telah mendukung berlangsungnya kegiatan WCD ini. "Kami ucapkan terimakasih. Semoga gerakan kebersihan yang dilaksanakan melalui WCD ini berlanjut untuk menciptakan bersatu untuk Indonesia bersih, bersatu untuk Purwakarta bersih dalam mewujudkan Purwakarta Istimewa," kata Ambu Anne. Kegiatan ini dihadiri oleh Dansektor 13 Citarum Harum, Unsur Forkopimda Kabupaten Purwakarta, General Manager PJB Cirata, Direktur Bank Jabar Banten Cabang Purwakarta, Pimpinan PT. Indorama Synthetics Tbk, Pimpinan PT. Indobharat Rayon, Pimpinan PT. South Pacific Viscouse, Pimpinan PT. Mandiri Sejahtera Sentra, Leader Junior Chamber Indonesia, Sebagai Panitia Penyelenggara WCD, Para Kepala OPD, Camat Tegalwaru, Kades Cadasari. (*)

Sabtu, 18 September 2021 13:20

Bupati Purwakarta Anne Ratna mustika melantik dan mengambil sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Ia juga melantik dan mengambil sumpah Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta di Aula Pendopo, Jumat Sore 17 September 2021.Ambu Anne menyampaikan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam rotasi mutasi ini, ia tidak membedakan gender, suku, agama, RAS dan golongan. Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen ASN.Dalam menjalankan kewenangannya itu, ia selalu mendasarkan pada pertimbangan objektifitas, kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan. Kemudian, penilaian terhadap prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, dan kreatifitas.Bupati menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam pembinaan manajemen dan karir PNS sepenuhnya mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. "Meskipun saya memiliki hak prerogatif untuk menentukan proses keputusan dan kebijakan dalam pembinaan manajemen ASN," ujar Ambu Anne.Ia berharap kepada seluruh pejabat, baik yang baru dilantik maupun pejabat yang hadir untuk selalu bekerja dan berkarya. Dalam rangka melanjutkan Purwakarta Istimewa. Ia juga berpesan agar jajarannya selalu mampu menghadapi segala tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah dalam pembangunan. Termasuk pelayanan publik. Sehingga dapat terus bergerak maju dan bersinergis."Sebagai ASN senantiasa harus menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas, disiplin, komitmen. Mampu memanfaatkan segala sumber daya secara optimal untuk menghasilkan produktivitas kerja secara maksimal," ujarnya.Pada kesempatan tersebut, Bupati Purwakarta melantik pejabat dengan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, dengan total seluruhnya sebanyak 42 orang pejabat. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Para Camat, Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Purwakarta, serta Para Pejabat yang dilantik.Dalam keterangannya, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Purwakarta, Deni Gusdian, mengatakan Bupati Purwakarta melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih. Ia menjelaskan hal ini menyusul terbitnya Perbup 157 tentang SOTK Rumah Sakit Umum Daerah.“Sehingga secara otomatis harus kita lantik kembali. Karena ada perubahan tugas pokok dan fungsi. Kemudian tidak hanya direktur saja tetapi Kabag, Kabid, Kasubid juga sama dilantik kembali,” ujarnya.Kemudian ada yang sifatnya rotasi, mutasi, promosi. Bupati melantik dengan total 42 orang. Terdiri dari 1 orang DPT, 18 orang pejabat administrator. Kemudian sebanyak 23 orang pejabat pengawas. "Sesuai dengan amanat Bupati tadi. Pada saat pelantikan mudah-mudahan momentum pelantikan ini menjadi semangat baru dalam beraktivitas. Semangat melaksanakan roda pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Dalam rangka mewujudkan Purwakarta Istimewa," kata Deni. (*)

Jumat, 17 September 2021 14:31

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika didampingi Kepala Satpol PP Purwakarta Aulia Pamungkas hadiri kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Penggunaan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2021, di Bale Maya Datar, Jumat 17 September 2021.Bupati Purwakarta mengapresiasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan DBH CHT Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Jajaran Satpol PP tersebut.Menurut Ambu Anne, penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada Bidang Kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah saat ini. "Cukai tembakau dan pajak rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Besarnya cukai tembakau dan pajak rokok yang telah ditetapkan pemerintah, dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi rokok yang seakan-akan sudah menjadi pola perilaku atau kebiasaan di tengah-tengah masyarakat," ujar Ambu Anne.Selain itu, agar seimbangnya biaya kesehatan untuk penyakit yang ditimbulkan oleh rokok karena sifatnya yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan."Rokok merupakan salah satu produk/barang yang keberadaan serta peredarannya perlu dikendalikan. Adapun salah satu upaya pengendaliannya yaitu dengan menerapkan cukai dan pajak rokok," ucapnya.Ambu Anne juga mengungkapkan kegiatan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) tahun 2021 dan pengunaan serta pemanfaatan cukai tembakau dan pajak rokok penting untuk dilaksanakan, supaya penggunaan dan pemanfaatan dana hasil tembakau dan pajak rokok tepat sasaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020."Sosialisasi ini bertujuan untuk membuat kelompok masyarakat mengerti terkait barang-barang yang dikenakan Bea Cukai. Adapun alasan dikenakan Bea Cukai karena peredarannya harus dikendalikan dan tidak boleh sembarangan. Apabila tidak dikendalikan, nantinya akan berdampak negatif terhadap penggunanya," katanya.Untuk memberantas peredaran dan penjualan barang kena cukai ilegal (khususnya rokok dan tembakau) di wilayah Kabupaten Purwakarta, maka semua elemen masyarakat harus dapat bekerja sama mengambil perannya masing-masing untuk mempunyai komitmen yang sama."Jajaran Satpol PP memiliki tugas dalam pemetaan wilayah, baik peredarannya, penggunaannya, serta tempat penjualan tembakau. Karena masih beredar tempat penjualan tembakau yang ilegal," ujarnya.Maka dari itu, Diskoperindag pun perlu membantu dalam mengawasi peredaran dan tempat perdagangannya. Kemudian, Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam mensosialisasikan bahaya tembakau atau rokok ilegal tersebut."Akan tetapi seiring dengan meningkatkan pemasukan negara, maka penjualan tembakau ini harus dikenakan Bea Cukai karena tembakau tersebut harus legal dan ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) agar tidak terlalu bahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat," kata Ambu Anne.Bupati juga mendorong Program Satpol PP dalam kegiatan ini, diharapkan di Kabupaten Purwakarta tidak lagi terdapat tembakau ilegal atau tidak terdaftar, dan standar BPOM nya juga harus jelas. Hal ini bertujuan agar tidak berbahaya apabila dikonsumsi oleh kelompok-kelompok masyarakat.Maka dari itu, penegakan hukum harus dilakukan, salah satunya oleh Satpol PP yang memiliki wewenang penuh. Pemerintah akan bersinergi dengan Satpol PP, Instansi lain serta beberapa pihak, dan Para Camat yang memiliki wilayah karena semua elemen tersebut harus melakukan pengawasan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku."Untuk anak-anak yang masih dibawah umur maka yang harus dikendalikan, salah satunya tempat penjualan tembakau atau rokok tersebut tidak boleh ilegal," ujarnya.Sementara, dalam sosialisasi tersebut, Kasatpol PP Purwakarta Aulia Pamungkas mengatakan bahwa, saat ini Purwakarta sudah ada indikasi temuan rokok ilegal. "Ya, saat ini sudah masuk beberapa rokok ilegal melalui salah satu desa yang berbatasan dengan kabupaten tetangga," ujar Aulia.Oleh sebab itu, jajarannya bersama pihak Bea Cukai terus mendorong dan mengedukasi para pedagang dan pemilik agar patuh pada UU No. 39 Tahun 2007 Pasal 54 dan 56 yang mengatur tentang cukai. Untuk selanjutnya, bila sosialisasi telah dilaksanakan kepada seluruh pemilik usaha. Maka, sanksi-sanksi yang akan menjerat pedagang rokok ilegal akan dilakukan.Menurutnya, hal ini guna mendukung pemerintah agar mendapatkan nilai sumber pajak yang tinggi. Saat ini sumber APBN sebanyak 200 triliun bersumber dari pajak cukai tersebut. Diketahui, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Purwakarta, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Satpol PP beserta jajaran, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Camat dan Perangkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Para Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT) Tahun 2021. (*)