PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Selasa, 03 November 2026 15:52

Purwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Bayu Asih. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempersiapkan pelaksanaan survei akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Survei Akreditasi LARS DHP RSUD Bayu Asih yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Kabupaten Purwakarta, Selasa, (3/11/2026).Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh aspek penilaian akreditasi dapat dipersiapkan secara optimal, mulai dari administrasi, manajemen rumah sakit, pelayanan kesehatan, hingga pemenuhan berbagai standar akreditasi yang telah ditetapkan.Dalam pertemuan tersebut, dilakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kesiapan seluruh unit kerja di lingkungan RSUD Bayu Asih. Selain itu, sejumlah aspek yang masih memerlukan pembenahan dan peningkatan turut menjadi perhatian menjelang pelaksanaan survei.Sekda Purwakarta menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran rumah sakit, baik manajemen maupun tenaga kesehatan, untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan koordinasi.Seluruh unit kerja diharapkan dapat memahami serta memenuhi standar yang menjadi indikator penilaian akreditasi, sehingga proses survei dapat berjalan lancar.<!-- x-tinymce/html --> Menurutnya, persiapan akreditasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang mengutamakan mutu, keselamatan pasien, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Purwakarta berharap pelaksanaan survei akreditasi LARS DHP dapat berjalan dengan baik sekaligus menjadi momentum evaluasi bagi RSUD Bayu Asih untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan layanan.Rapat ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Direktur Utama RSUD Bayu Asih beserta jajaran.Dengan persiapan yang terkoordinasi dan komitmen seluruh unsur terkait, RSUD Bayu Asih diharapkan semakin mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, aman, dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta. (Diskominfo Purwakarta)

Selasa, 03 November 2026 04:32

Purwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat Tahun 2026. Sekitar 600 personel yang terdiri dari atlet, pelatih, dan official dipersiapkan untuk membawa nama Kabupaten Purwakarta dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.Persiapan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Tim Pendamping Kontingen Porprov XV Jawa Barat 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, didampingi Kepala Disporaparbud, Dr. Aep Durohman, S.Pd., M.Pd., bertempat di Aula Janaka, Senin, (2/11/2026). Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai kesiapan teknis, mulai dari pembagian tugas dan tanggung jawab tim pendamping, penguatan koordinasi lintas unsur, hingga dukungan fasilitas serta pemenuhan kebutuhan atlet selama mengikuti kompetisi.Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sri Jaya Midan menegaskan bahwa keberhasilan kontingen tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet di arena pertandingan, tetapi juga bergantung pada kesiapan dan kekompakan seluruh tim pendukung."Seluruh tim pendamping harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jangan sampai ada kebutuhan atlet yang terabaikan karena lemahnya koordinasi. Komunikasi harus berjalan dengan baik agar seluruh persoalan teknis dapat segera ditangani," tegasnya.Menurut Sekda, tim pendamping memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi para atlet. Dengan dukungan yang maksimal, atlet diharapkan dapat berkonsentrasi penuh dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat bertanding."Atlet harus fokus menghadapi pertandingan. Sementara itu, tim pendamping harus memastikan kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan dapat terpenuhi. Kita harus bekerja bersama, saling mendukung, dan menjalankan tanggung jawab masing-masing," ujarnya.Kontingen Kabupaten Purwakarta diperkirakan berjumlah sekitar 600 personel, terdiri dari atlet, pelatih, dan official. Agenda pelepasan kontingen direncanakan berlangsung pada 5 November 2026 sebagai tanda dimulainya keberangkatan menuju pelaksanaan Porprov XV Jawa Barat.Dalam menghadapi kompetisi tersebut, Kabupaten Purwakarta menargetkan dapat menempati peringkat ke-16. Target ini menjadi salah satu acuan dalam mempersiapkan seluruh atlet dan cabang olahraga yang akan dipertandingkan.Sekda juga mengingatkan agar target tersebut dijadikan motivasi bersama, bukan hanya menjadi beban bagi para atlet."Target yang sudah ditetapkan harus menjadi motivasi untuk berjuang lebih maksimal. Kita ingin seluruh atlet tampil dengan semangat, menjunjung tinggi sportivitas, dan memberikan kemampuan terbaik untuk membawa nama baik Kabupaten Purwakarta," tambahnya.Kesiapan tim pendukung juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Selain jajaran kontingen dan para koordinator, turut dipersiapkan tenaga fisioterapi, perawat atau tenaga medis, serta pengemudi ambulans guna mendukung kebutuhan kesehatan dan keselamatan atlet selama mengikuti kompetisi.Rapat koordinasi ini turut dihadiri Ketua KONI Purwakarta beserta jajaran kontingen dan seluruh unsur pendamping.Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berharap seluruh persiapan dapat berjalan optimal. Sebab, perjuangan menuju prestasi bukan hanya menjadi tanggung jawab atlet, melainkan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terlibat.Kini, dengan sekitar 600 personel yang dipersiapkan dan target peringkat ke-16 yang dicanangkan, kontingen Purwakarta diharapkan mampu menunjukkan perjuangan terbaiknya di Porprov XV Jawa Barat 2026. (Diskominfo Purwakarta)

Selasa, 03 November 2026 04:26

Purwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta adalah menghadirkan Sistem Informasi Data Spasial Terintegrasi (SIDALI), sebuah inovasi yang dirancang untuk menyatukan berbagai informasi lintas perangkat daerah dalam satu sistem terpadu.Mengusung semangat “SIDALI Hadir, Cegah Bencana, Atasi Masalah”, sistem ini diharapkan menjadi instrumen pendukung pemerintah daerah dalam membaca kondisi wilayah, mengantisipasi potensi bencana, hingga menangani berbagai persoalan lingkungan secara lebih cepat dan terukur.Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Hendra Fadly Supratman, S.E., QRMP, CFrA., yang akrab disapa Kang Ucok, menjelaskan bahwa SIDALI merupakan bagian dari penguatan tata kelola data spasial berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Menurutnya, keberadaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah.SIDALI dirancang sebagai single source of truth, yakni satu sumber rujukan data yang konsisten dan dapat dimanfaatkan bersama oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.Gagasan tersebut menjadi bagian dari Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2026."Ketika data belum terhubung secara optimal, koordinasi dan verifikasi informasi membutuhkan waktu lebih lama. Padahal, dalam kondisi darurat, informasi yang akurat dan cepat sangat penting untuk menentukan tindakan yang tepat di lapangan," ujar Hendra.Pengembangan SIDALI tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Purwakarta yang memiliki luas wilayah kurang lebih 92.038 hektare, dengan karakteristik beragam, mulai dari kawasan pegunungan di bagian selatan hingga wilayah yang berkaitan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.Kondisi tersebut menyimpan potensi sekaligus tantangan, seperti ancaman tanah longsor, banjir, hingga persoalan sampah di kawasan perkotaan.Selama ini, informasi terkait berbagai persoalan tersebut masih tersebar di sejumlah perangkat daerah. Data tata ruang dikelola perangkat daerah terkait pekerjaan umum dan tata ruang, data persampahan serta kualitas lingkungan berada di Dinas Lingkungan Hidup, sementara informasi kebencanaan menjadi kewenangan BPBD.Melalui SIDALI, berbagai sumber informasi tersebut diharapkan dapat saling terhubung tanpa harus mengganti sistem sektoral yang sudah berjalan."Transformasi digital bukan sekadar menambah perangkat teknologi atau membuat aplikasi baru. Lebih dari itu, harus mampu memperkuat kolaborasi, menyelaraskan standar data, serta membangun mekanisme berbagi informasi secara berkelanjutan," jelasnya.Secara teknis, SIDALI dikembangkan sebagai lapisan integrasi yang menghubungkan berbagai sumber data melalui mekanisme Application Programming Interface (API), serta mengacu pada kebutuhan standar layanan geospasial dari Open Geospatial Consortium (OGC).Melalui Dashboard SIDALI Versi 1.0, pimpinan daerah dan perangkat daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi wilayah secara lebih komprehensif.Setidaknya terdapat tiga kelompok informasi yang menjadi bagian dari integrasi SIDALI.Pertama, peta tematik lintas sektor, meliputi kawasan rawan bencana, tata ruang, tutupan lahan, hingga lokasi penumpukan sampah.Kedua, informasi kualitas lingkungan dan cuaca, termasuk Indeks Kualitas Udara (IKU) serta prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).Ketiga, informasi kebencanaan, seperti aktivitas gunung api melalui MAGMA Indonesia yang dikelola Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta informasi gempa bumi dari BMKG.Seluruh informasi tersebut perlu dilengkapi dengan sumber data dan waktu pemutakhiran yang jelas agar dapat digunakan sesuai peruntukannya."Efektivitas dashboard tidak cukup hanya diukur dari banyaknya data yang ditampilkan. Kualitas data, ketepatan waktu pemutakhiran, kejelasan pihak yang bertanggung jawab, serta kemudahan informasi untuk dipahami juga menjadi faktor utama," tutur Kang Ucok.Hendra menegaskan, keberhasilan SIDALI tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Dukungan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, serta keamanan informasi menjadi faktor penting agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan.Karena itu, pengembangan SIDALI perlu didukung penguatan regulasi penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD), termasuk mekanisme berbagi data spasial antarperangkat daerah.Selain itu, pembentukan Task Force Spasial Daerah dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.Keberadaan data steward di setiap perangkat daerah juga diperlukan guna memastikan kualitas, validitas, konsistensi, serta pemutakhiran data berjalan secara bertanggung jawab."Integrasi data bukan berarti seluruh informasi harus dikelola oleh satu instansi. Data tetap menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang memiliki kewenangan. Mekanisme integrasi memastikan data dapat dimanfaatkan dengan koordinasi yang jelas," katanya.Aspek keamanan informasi, perlindungan data, pengaturan hak akses, serta pencatatan aktivitas penggunaan data juga menjadi bagian yang harus diperhatikan.Pengembangan SIDALI dirancang secara bertahap. Setelah fase jangka pendek selama enam minggu, pengembangan dilanjutkan melalui perluasan konektivitas antarsistem dan penguatan tata kelola data.Sementara dalam jangka panjang, SIDALI diarahkan untuk mengadopsi kecerdasan buatan geospasial atau Geospatial Artificial Intelligence (Geo-AI).Teknologi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menganalisis citra satelit, mengidentifikasi perubahan tutupan lahan, memetakan kawasan resapan air yang membutuhkan perhatian, hingga mendukung analisis awal terhadap potensi pencemaran lingkungan.Dalam konteks penanggulangan bencana, integrasi informasi kawasan rawan, tata ruang, akses jalan, dan lokasi warga terdampak dapat membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan.Begitu pula dalam pengelolaan lingkungan, keterhubungan data tutupan lahan, persampahan, dan kualitas lingkungan dapat menjadi bahan analisis untuk menentukan langkah penanganan lintas perangkat daerah.Namun, Hendra mengingatkan bahwa pemanfaatan Geo-AI tetap membutuhkan data berkualitas, metode analisis yang dapat diuji, serta verifikasi tenaga ahli dan instansi berwenang."Hasil analisis teknologi harus menjadi bahan pendukung pengambilan keputusan, bukan pengganti penilaian teknis," tegasnya.Melalui SIDALI, Diskominfo Purwakarta berharap data tidak lagi sekadar menjadi kumpulan informasi administratif, tetapi dapat diolah menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih terarah.Pada akhirnya, keberhasilan inovasi ini bukan hanya diukur dari hadirnya sebuah dashboard digital, melainkan sejauh mana integrasi data mampu membantu pemerintah bergerak lebih cepat dalam mengantisipasi bencana, menyelesaikan persoalan lingkungan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. (Diskominfo Purwakarta)

Selasa, 03 November 2026 04:19

Purwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus memperkuat upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam. Salah satunya melalui kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana di Wilayah Kabupaten Purwakarta yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., bertempat di Kampung Parang Gombong, Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Senin, (2/11/2026).Kegiatan diawali dengan apel kesiapan personel dan relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dipimpin Kepala Pelaksana Harian BPBD, Heryadi Erlan W.D.Gladi tersebut diikuti sebanyak 80 peserta dari berbagai unsur, mulai dari Babinsa, kepala desa, kelompok penggerak wisata, hingga organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan se-Kecamatan Sukasari.Pemilihan Kampung Parang Gombong sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi sehingga diperlukan kesiapan personel, relawan, serta masyarakat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.Dalam pelaksanaannya, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pemeriksaan dan penggunaan peralatan penyelamatan. Materi ini diharapkan menjadi bekal penting bagi peserta ketika menghadapi situasi darurat maupun saat melakukan penanganan bencana di lapangan.Dalam sambutannya, Sekda Sri Jaya Midan menegaskan bahwa gladi kesiapsiagaan merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana melalui deteksi dini dan mitigasi yang dilakukan secara berkelanjutan.Menurutnya, upaya mitigasi bencana tidak boleh hanya menjadi perhatian ketika musim hujan tiba. Sebab, ancaman bencana juga dapat terjadi pada musim kemarau, seperti kebakaran hutan dan lahan hingga kekeringan.“Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus berupaya semaksimal mungkin melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi bencana, baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini agar kita lebih siap ketika menghadapi kondisi darurat,” tegasnya.Ia juga menekankan pentingnya kepekaan para pemimpin kewilayahan, mulai dari kepala desa hingga unsur terkait lainnya, untuk memahami kondisi dan potensi kerawanan di wilayah masing-masing.Selain itu, setiap proses pembangunan di daerah harus tetap memperhatikan aspek keselamatan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan infrastruktur, tetapi juga harus mempertimbangkan risiko bencana dan dampaknya terhadap lingkungan serta warga sekitar.Pada kesempatan tersebut, Sri Jaya Midan turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel BPBD dan relawan yang selama ini selalu menunjukkan kesiapsiagaan serta semangat pengabdian dalam menjalankan tugas, khususnya ketika terjadi bencana.Ia berharap melalui kegiatan gladi ini, koordinasi, keterampilan, dan kesiapan seluruh unsur yang terlibat semakin meningkat.Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, Pemkab Purwakarta berharap upaya penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga menjadi kesadaran dan gerakan bersama.Sebab, dalam menghadapi bencana, kesiapan bukan sekadar soal memiliki peralatan penyelamatan, melainkan juga tentang kecepatan bertindak, kekuatan koordinasi, dan kepedulian untuk melindungi keselamatan masyarakat. (Diskominfo Purwakarta)