PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Kamis, 10 September 2026 05:47

Purwakarta - Upaya mendongkrak kemandirian fiskal daerah melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan utama dalam program talkshow yang disiarkan langsung oleh Radio Pro FM Purwakarta melalui kanal medsosnya, Kamis (10/9/2026).Talkshow yang dipandu oleh Host, Rudy Aliruda dengan narasumber Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein dan Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Yudhi Kurniawan itu mengupas tuntas berbagai strategi, tantangan, serta langkah mitigasi hukum yang melibatkan unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.Dalam kesempatan tersebut, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein) menekankan bahwa kontribusi aktif masyarakat melalui ketaatan membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan fondasi penting dalam mempercepat laju pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik."Setiap pendapatan dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikelola secara transparan dan akuntabel," kata Om Zein, dalam talkshow tersebut.Menurutnya, pengelolaan anggaran diarahkan untuk program-program yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan warga Purwakarta. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada potensi pendapatan daerah yang terabaikan.Sementara, untuk memastikan proses optimalisasi PAD berjalan bersih dari penyimpangan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Yudhi Kurniawan memaparkan langkah-langkah mitigasi hukum strategis. Peran kejaksaan tidak hanya berfokus pada penindakan, melainkan pengawalan preventif."Bentuk Implementasinya, pertama berkaitan dengan pendampingan hukum (Datun) yaitu dengan cara memberikan legal assistance kepada pemda dan instansi pengelola agar regulasi retribusi serta pajak daerah berjalan sesuai koridor hukum," kata Yudhi.Kemudian, untuk pencegahan kebocoran PAD, Kejari juga melakukan pengawasan preventif terhadap celah kebocoran penerimaan dari sektor pajak, retribusi, maupun optimalisasi aset daerah yang belum produktif."Selanjutnya kami melakukan penyuluhan hukum, yaitu dengan mengedukasi instansi terkait dan wajib pajak guna menumbuhkan kesadaran hukum serta menghindari praktik kecurangan," ujar Kajari.Hal itu dilakukan guna penertiban kepatuhan, misalnya dengan menindak wajib pajak atau pelaku usaha yang tidak patuh dengan mengedepankan prosedur persuasif secara perdata.Menutup, Kajari mengatakan, melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, Purwakarta optimistis mampu mengoptimalkan potensi PAD secara berkelanjutan. Langkah taktis ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran fiskal sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Diskominfo Purwakarta)

Rabu, 09 September 2026 04:24

Purwakarta - Kehadiran Kejaksaan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat petani yang menjadi salah satu garda terdepan ketahanan pangan. Kegiatan tersebut menjadi pemandangan berbeda ketika aparat penegak hukum yang selama ini identik dengan ruang sidang dan proses penegakan hukum, hadir langsung di tengah hamparan sawah.Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Yudhi Kurniawan, mengatakan penegakan hukum modern dan humanis tidak boleh hanya berhenti di balik dinding ruang persidangan.Menurutnya, hukum harus hadir secara nyata, menyapa masyarakat secara langsung, sekaligus menjadi pelindung dalam kehidupan sosial masyarakat.Melalui Program Kejaksaan Jagaraksa Tatanen, Kejaksaan Negeri Purwakarta ingin menegaskan bahwa institusinya tidak hanya hadir sebagai penegak hukum. Namun, Kejaksaan juga ingin menjadi sahabat dan mitra strategis bagi para petani."Kejaksaan tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat dan mitra strategis para petani. Kami mengajak seluruh lapisan petani untuk saling menggenggam tangan dan bersinergi sebagai garda terdepan ketahanan pangan daerah maupun nasional," kata Yudhi.Rabu (9/9).Yudi  menjelaskan, Program Kejaksaan Jagaraksa Tatanen memadukan semangat kepastian hukum dengan upaya pencegahan potensi kejahatan di sektor pertanian. Selain itu, program tersebut juga mengangkat nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sunda yang menjunjung penghormatan terhadap alam, tanah, serta asas kekeluargaan.Yudhi berharap setiap benih padi yang ditanam dalam kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan panen bagi masyarakat. Lebih dari itu, benih yang ditancapkan ke bumi Purwakarta diharapkan juga menjadi simbol tumbuhnya keadilan, kepastian hukum, dan kesadaran bersama untuk menjaga serta memakmurkan tanah."Semoga setiap benih padi yang kita tancapkan ke bumi Purwakarta hari ini melahirkan bulir-bulir keberkahan," ujarnya.Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein mengapresiasi gagasan Program Jagaraksa Tatanen yang diinisiasi Kejaksaan Negeri Purwakarta. Program tersebut menjadi pengingat penting bahwa salah satu benteng pertahanan ekonomi berada di desa."Saya pikir ini sangat luar biasa dan untuk selalu mengingatkan bahwa benteng pertahanan ekonomi itu ada di desa. Pertahanannya ada di dunia pertanian," kata Om Zein.Om.Zein menilai, saat ini masih ada sebagian masyarakat desa yang mulai meninggalkan sektor pertanian dan memilih mengejar pekerjaan lain yang belum tentu memberikan kepastian.Padahal, pertanian merupakan salah satu warisan yang telah lama menjadi sumber kehidupan masyarakat.Menurut Om Zein, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar generasi muda dan masyarakat desa tidak semakin menjauh dari dunia pertanian.Selain menjadi pengingat pentingnya menjaga sektor pertanian, Om Zein menilai kehadiran Kejaksaan melalui program tersebut juga dapat memberikan rasa aman kepada para petani.Para petani, kata dia, dapat memperoleh pemahaman dan pendampingan terkait aspek hukum dalam menjalankan aktivitas pertanian.Ia menyebut tidak sedikit masyarakat yang melakukan kesalahan bukan karena memiliki niat buruk, melainkan karena kurang memahami aturan dan ketentuan hukum.Karena itu, kehadiran jaksa secara langsung di tengah masyarakat dinilai dapat memberikan pencerahan dan pemahaman hukum kepada para petani."Kadang petani melakukan sebuah kesalahan bukan karena dia sengaja, tapi karena dia tidak tahu. Dengan terus bertemu dan mendapatkan pemahaman dari jaksa, mereka akan mendapatkan pencerahan-pencerahan," kata Om Zein.Melalui Program Kejaksaan Jagaraksa Tatanen, kolaborasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan tidak hanya berhenti di sawah Desa Ciracas.Program tersebut diharapkan dapat menjadi gerakan bersama untuk memperkuat sektor pertanian, memberikan kepastian hukum kepada petani, sekaligus menjaga ketahanan pangan dari desa untuk Purwakarta hingga tingkat nasional. (Diskominfo Purwakarta)

Senin, 07 September 2026 03:16

Purwakarta - Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein yang Akrab disapa Om Zein, menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.3/2185/UMUM/2026 tentang Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau.Surat edaran tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 119/KS.01.01/DINKES tertanggal 6 September 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta perlindungan kesehatan masyarakat Purwakarta terhadap potensi dampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.Bupati Purwakarta, Om Zein menegaskan, langkah antisipasi tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari potensi dampak kesehatan akibat sebaran abu vulkanik.“Kita tidak perlu panik, tetapi harus tetap waspada dan siap. Seluruh perangkat daerah harus bergerak sesuai tugasnya masing-masing, terutama dalam memastikan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujar Om Zein, Senin,(7/9/2026).Menurutnya, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini dengan memperkuat koordinasi antarlembaga, memastikan fasilitas kesehatan siap memberikan pelayanan, serta menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.“Yang paling penting masyarakat tetap tenang, mengikuti imbauan pemerintah, mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, dan memperhatikan kondisi lingkungan. Kita ingin seluruh langkah antisipasi dilakukan secara terukur dan tidak menimbulkan kepanikan,” katanya.Dalam surat edaran tersebut, sejumlah perangkat daerah diminta mengambil langkah kesiapsiagaan sesuai tugas dan kewenangannya.Dinas Kesehatan diminta mengaktifkan kesiapsiagaan Puskesmas, RSUD, pos kesehatan, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan, ambulans, oksigen, pulse oximeter, obat-obatan, masker atau respirator, serta alat pelindung diri (APD) harus dipastikan.Dinas Kesehatan juga diminta melakukan pemantauan dan surveilans harian terhadap potensi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik. Gangguan yang perlu diwaspadai antara lain infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), iritasi mata, gangguan kulit, serta dampak kesehatan lainnya.Sementara itu, Dinas Pendidikan diminta meningkatkan perlindungan terhadap peserta didik dan warga satuan pendidikan. Edukasi mengenai bahaya abu vulkanik dan langkah-langkah perlindungan kesehatan juga harus disebarluaskan.Kepala sekolah di wilayah dengan intensitas sebaran abu vulkanik tinggi diarahkan untuk mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran secara daring dari rumah. (Diskominfo Purwakarta) 

Jumat, 04 September 2026 06:35

Purwakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Purwakarta melaksanakan kegiatan Kawal Bansos di Desa Bojong Timur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Kamis (3/9/2026). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran sekaligus memperkuat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat penerima manfaat.Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Noneng Komara Nengsih, S.E., M.AP., Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta R. Muchamad Nurcahja, S.T., M.M., unsur Pemerintah Kecamatan Bojong, Pemerintah Desa Bojong Timur, perangkat daerah terkait, Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kementerian Sosial RI, BPJS Ketenagakerjaan, OJK Provinsi Jawa Barat, para pendamping sosial, serta unsur terkait lainnya. Rangkaian kegiatan diisi dengan edukasi kebencanaan, sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan miskin, serta berbagai kegiatan peningkatan kapasitas keluarga dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.Dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat menyerahkan bantuan beras sebanyak 1.500 kilogram dalam 150 paket untuk 150 KPM serta bantuan 300 ekor unggas untuk 30 KPM. Sementara itu, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menyerahkan bantuan alat bantu berupa tongkat kepada 15 penerima manfaat dan 30 bibit pohon. Adapun Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kementerian Sosial RI memberikan bantuan Atensi kepada 20 KPM. Bantuan-bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat kemandirian penerima manfaat.Selain penyaluran bantuan, kegiatan Kawal Bansos juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dan penguatan ekonomi keluarga. Para KPM mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) melalui materi literasi keuangan digital, ketahanan keluarga dan KB, serta pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), yang melibatkan OJK Provinsi Jawa Barat, DP3AKB Provinsi Jawa Barat, dan DKPP Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, dilaksanakan pelatihan budidaya unggas bersama DKPP Provinsi Jawa Barat dan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, pelatihan dan motivasi kewirausahaan bersama Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kementerian Sosial RI, penyuluhan kebencanaan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta penanaman bibit pohon bersama Dinas Sosial P3A dan TAGANA Kabupaten Purwakarta.Sebagai bagian dari pengawalan, dilakukan pula ground check terhadap keluarga Desil 1-4 yang belum mendapatkan bantuan sosial serta keluarga yang status desilnya belum dilakukan pemeringkatan. Verifikasi lapangan dilakukan untuk melihat kondisi aktual keluarga, memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan, serta mengidentifikasi kebutuhan intervensi lanjutan dengan melibatkan Tim Data, aparat Desa Bojong Timur, Dinas Sosial P3A Kabupaten Purwakarta, dan pendamping sosial. Melalui sinergi lintas sektor tersebut, pemerintah terus berupaya mewujudkan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong penerima manfaat agar semakin berdaya dan mandiri. (Diskominfo Purwakarta)