PURWAKARTA ISTIMEWA

Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

Selasa, 13 Oktober 2026 03:46

Purwakarta - Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., menghadiri Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027, dengan fokus pada sektor pendapatan daerah.Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Purwakarta dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami, Senin, (12/10/2026) Kegiatan ini turut dihadiri anggota Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta kepala perangkat daerah terkait.Pembahasan tersebut merupakan bagian dari tahapan penyusunan APBD 2027 melalui koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif. Salah satu perhatian utama dalam rapat ini adalah pencermatan terhadap rencana pendapatan daerah yang menjadi dasar dalam menentukan kapasitas anggaran pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.Perencanaan pendapatan memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah. Proyeksi pendapatan yang realistis dan terukur diperlukan agar program pembangunan dapat disusun sesuai kemampuan keuangan daerah.Selain itu, pembahasan pendapatan juga menjadi momentum untuk mencermati potensi sumber penerimaan daerah, sekaligus memastikan perencanaan anggaran disusun berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, penyusunan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2027 diharapkan berjalan secara terencana, transparan, dan akuntabel.Hasil pembahasan tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi landasan bagi penetapan kebijakan anggaran yang mendukung prioritas pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Purwakarta. (Diskominfo Purwakarta)

Selasa, 13 Oktober 2026 03:00

Purwakarta - Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Ir. Sri Jaya Midan, M.P., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin, (12/10/2026).Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., tersebut membahas dua agenda utama, yakni pengendalian inflasi daerah serta penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan sarana prasarana dan ketenagaan penyuluh pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap perkembangan inflasi di tengah dinamika geopolitik global, khususnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi minyak dunia.Selain faktor global, sejumlah bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia juga dinilai dapat memengaruhi aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta stabilitas harga kebutuhan masyarakat.Pemerintah pusat dan daerah terus didorong memperkuat langkah pengendalian inflasi agar tetap berada dalam batas yang terkendali.Mendagri menyebut inflasi perlu dijaga agar tidak melampaui ambang batas 3,5 persen.Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, inflasi nasional tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y), meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 3,19 persen.Kenaikan harga komoditas menjadi perhatian karena berpotensi memberikan tekanan lebih besar kepada masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya kelompok desil 1 dan 2.Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga, menjaga kelancaran distribusi barang, serta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak juga diperlukan untuk mencegah praktik mafia pertanian dan pangan yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan maupun harga komoditas di daerah.Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung ketahanan pangan.Bagi Kabupaten Purwakarta, pengendalian inflasi menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama agar gejolak harga kebutuhan pokok tidak semakin membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. (Diskominfo Purwakarta)

Kamis, 01 Oktober 2026 02:51

Purwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta memperkuat sinergi dalam penanganan permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Rabu, (30/9/2026).Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein dan Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para Kepala Perangkat Daerah dengan Kajari.Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Pemda Purwakarta dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun langkah preventif dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Purwakarta dan Kejari diharapkan dapat berjalan beriringan dalam memberikan pendampingan serta penyelesaian persoalan hukum di bidang Datun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kerja sama ini juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.Pendampingan hukum diharapkan dapat membantu perangkat daerah memahami aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, sekaligus memperkuat langkah preventif agar potensi persoalan hukum dapat diantisipasi sejak awal.Penandatanganan MoU dan PKS tersebut sekaligus mempertegas komitmen kedua institusi dalam mengawal pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta agar berjalan sesuai aturan dan memiliki kepastian hukum.Dengan adanya sinergi tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan semakin cermat dalam menjalankan program, mengambil kebijakan, serta mengelola berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta**, serta jajaran pejabat struktural dari Kejaksaan Negeri Purwakarta.Kerja sama Pemkab Purwakarta dan Kejari ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi dapat menjadi instrumen nyata dalam memperkuat pencegahan persoalan hukum sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan bertanggung jawab. (Diskominfo Purwakarta)

Senin, 28 September 2026 01:45

Purwakarta - Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menghadiri acara Milangkala Desa Dangdeur ke-43 sekaligus peringatan satu tahun Pasar Sasagaran dan Lingkung Seni Galura Jomantara. Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Sasagaran, Kampung Dangdeur, Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Minggu, (27/9/2026).Kegiatan ini menjadi momentum ungkapan rasa syukur atas perjalanan panjang Desa Dangdeur yang telah memasuki usia 43 tahun. Perayaan tersebut sekaligus menandai satu tahun perjalanan Pasar Sasagaran dan Lingkung Seni Galura Jomantara dalam mendukung aktivitas ekonomi serta pelestarian budaya di tengah masyarakat.Selain menjadi ajang perayaan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi antara pemerintah, pengelola pasar, para pedagang dan masyarakat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menciptakan suasana kebersamaan sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di tingkat desa.Perayaan Milangkala berlangsung semarak dengan berbagai rangkaian kegiatan yang mengangkat kekayaan budaya dan kesenian lokal. Masyarakat disuguhkan pertunjukan Mapag Budaya, tari jaipong Maung Lugay, paduan suara, hingga penampilan Lingkung Seni Galura Jomantara.Suasana semakin meriah dengan penampilan spesial dari Ohang dan Ceu Popon yang menghibur masyarakat yang hadir.Selain pertunjukan seni dan budaya, rangkaian acara juga diisi dengan prosesi potong tumpeng sebagai simbol rasa syukur serta penyerahan sertifikasi halal secara simbolis.Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menyampaikan apresiasinya terhadap perjalanan Desa Dangdeur yang telah mencapai usia 43 tahun, sekaligus satu tahun keberadaan Pasar Sasagaran dan Lingkung Seni Galura Jomantara.Menurutnya, keberadaan pasar dan ruang kesenian di tengah masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian sekaligus menjaga keberlangsungan budaya lokal.Ia berharap Pasar Sasagaran dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi para pedagang serta masyarakat sekitar. Sementara itu, keberadaan Lingkung Seni Galura Jomantara diharapkan mampu menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai dan melestarikan kesenian daerah.Bupati juga menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga bagaimana pemerintah bersama masyarakat dapat membangun ruang ekonomi, sosial dan budaya yang memberikan manfaat nyata bagi warga.“Semoga Desa Dangdeur semakin maju, Pasar Sasagaran semakin berkembang, dan kesenian serta budaya lokal terus hidup di tengah masyarakat,” ujarnya.Begitu pula dengan Lingkung Seni Galura Jomantara yang diharapkan dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat dalam menjaga, mengembangkan dan memperkenalkan kesenian serta budaya lokal kepada generasi berikutnya.Pemerintah berharap penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas perdagangan, pelestarian budaya, serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa Dangdeur dan sekitarnya.Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Utama Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu (PDAM) Purwakarta, Ketua APDESI Purwakarta, para Kepala Desa se-Kecamatan Bungursari, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat sekitar.Milangkala Desa Dangdeur ke-43 pun menjadi momentum untuk merayakan perjalanan desa sekaligus melihat keberadaan Pasar Sasagaran dan Lingkung Seni Galura Jomantara sebagai bagian dari geliat ekonomi dan budaya masyarakat setempat. (Diskominfo Purwakarta)