Pelayanan publik, menjadi satu dari beberapa program prioritas Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Salah satu wujud dari program tersebut, yakni dengan membangun pusat layanan publik berupa Mal Pelayanan Publik (MPP).
Bupati Purwakarta, Anne Ratna
Mustika menuturkan, sejak 2019 lalu pihaknya telah memulai pembangunan pusat
pelayanan publik tersebut. Saat ini, progress pembangunannya sudah hampir 100
persen. Nantinya, di MPP yang dibangun di sekitar Jalan Jendral Sudirman ini
ditargetkan terdapat sedikitnya 100 pelayanan.
“Saat ini, pembangunannya sudah
memasuki tahap akhir,” ujar Anne saat meninjau finishing pembangunan gedung MPP
di Jalan Jendral Sudirman (Pasar Jumaah), Senin (24/8/2020).
Anne menjelaskan, memang
seharusnya saat ini MPP tersebut sudah beroperasi. Karena, rencana awalnya bisa
diresmikan pada Juli kemarin yang bertepatan dengan hari jadi Purwakarta.
Namun, karena adanya pandemi covid, maka terjadi kemunduran waktu, baik dari
sisi pengerjaan pembangunannya maupun operasionalnya.
“InsyaAllah, kalau tidak ada
halangan di akhir tahun ini MPP tersebut sudah bisa beroperasi,” kata Anne.
Anne mengaku, Pemkab Purwakarta
punya misi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
professional. Bahkan, misi tersebut, juga telah tertuang dalam rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Adapun tata kelola
pemerintahan yang dimaksud, salah satunya mencakup pelayanan publik. Termasuk
membangun fasilitasnya.
“Untuk optimalisasi tata kelola
pemerintahan, itu lebih mencakup ke penyediaan pelayanan dasar publik,”kata
dia.
Program ini, kata dia, merupakan
salah satu bentuk ikhtiar pemerintah dalam hal memaksimalkan pelayanan kepada
masyarakat. Tujuan lainnya, tentu untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan
masyarakat.
“MPP merupakan pembaharuan
sekaligus suatu langkah strategis dalam perbaikan pelayanan publik yang
dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi,” tambah Anne.
Anne kembali menambahkan,
pelayanan yang ada di MPP ini nantinya lebih banyak yang berkaitan dengan
layanan pembuatan dokumen. Misalnya, pembuatan KTP, KK, perizinan dan dokumen
penting lainnya. Jadi, pelayanan-pelayanan yang biasanya dilakukan di
masing-masing dinas, kedepan cukup dilakukan di satu lokasi.
“Kami juga bekerjasama dengan
lembaga vertikal. Dengan imigrasi misalnya. Jadi, nantinya masyarakat
Purwakarta bisa membuat passport di lokasi ini. Di MPP ini layanannya juga
terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah bahkan swasta. Hal ini tentunya
mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang cepat dan hemat waktu,”
pungkasnya. (*)