Kab. Purwakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan peninjauan langsung ke pabrik genteng di kawasan Plered, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sebagai bagian dari upaya mendukung program “gentengnisasi” yang diarahkan Presiden untuk memperkuat penggunaan material lokal dalam program perumahan.
Peninjauan ini dilakukan bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, serta pengusaha nasional James Riady, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam mendukung program perumahan nasional, Selasa (14/4/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelaksanaan program gentengnisasi harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan tata kelola yang berlaku.
“Pelaksanaan program gentengnisasi ini harus sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kita ingin program ini tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Menteri Ara.
Ia menjelaskan, peninjauan ke Plered dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaku UMKM genteng lokal dalam mendukung kebutuhan program perumahan, khususnya BSPS di Jawa Barat.
“Hari ini kita berada di pabrik genteng Plered untuk melihat langsung kesiapan UMKM genteng lokal. Kita ingin memastikan mereka siap dari sisi produksi, kualitas, dan distribusi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menteri Ara memaparkan potensi besar program ini dalam menggerakkan ekonomi daerah.
“Tahun ini pelaksanaan BSPS di Jawa Barat sebanyak 40.000 unit. Satu unit rumah membutuhkan kurang lebih 300 pcs genteng. Jika kita dorong menggunakan genteng lokal dengan harga sekitar Rp2.300 per pcs, maka potensi perputaran ekonomi bisa mencapai sekitar Rp27,6 miliar untuk UMKM genteng lokal,” paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa potensi penggunaan genteng lokal tidak hanya berasal dari program BSPS, tetapi juga dari rumah subsidi.
“Untuk rumah subsidi di Jawa Barat, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 62.591 unit, dengan kebutuhan sekitar 730 pcs genteng per unit. Tahun ini kita dorong seluruh rumah subsidi di Jawa Barat untuk menggunakan genteng lokal,” tegasnya.
Menurutnya, langkah ini menjadi strategi konkret untuk mendorong UMKM naik kelas melalui program pemerintah.
“Kita doakan UMKM genteng lokal bisa naik kelas melalui program gentengnisasi ini, karena skalanya besar dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sebagai pembanding, pada tahun 2025 pemesanan genteng untuk program perumahan tercatat mencapai sekitar 3 juta pcs yang dipenuhi oleh kurang lebih 72 pabrik genteng di kawasan Plered.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian PKP dalam mendorong program gentengnisasi yang melibatkan pelaku UMKM lokal.
“Kami mengapresiasi Menteri PKP atas program gentengnisasi ini. Penggunaan produk genteng dari UMKM lokal Jawa Barat akan sangat membantu meningkatkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.
“Kami siap membantu mempermudah perizinan produksi genteng serta mendorong peningkatan kesejahteraan, termasuk upah bagi para buruh genteng di Jawa Barat,” tambahnya.
James Riady juga menyampaikan dukungan konkret dari sektor swasta.
“Untuk mendukung dan memulai program gentengnisasi ini, hari ini kami memesan sebanyak 44.000 pcs genteng untuk kebutuhan perumahan Hunian Warisan Bangsa dari Lippo Group,” ujarnya.
Melalui langkah ini, Kementerian PKP berharap program gentengnisasi tidak hanya mempercepat penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan industri bahan bangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. (Diskominfo Purwakarta)