Setidaknya
ada empat program prioritas pembangunan yang disampaikan Bupati Purwakarta Anne
Ratna Mustika pada agenda rapat paripurna laporan keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Purwakarta tahun anggaran 2022 di Gedung DPRD setempat pada
Jumat, 28 April 2023.
Adapun
keempat program prioritas pembangunan Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2022
tersebut diarahkan pada, pertama untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan
berwawasan lingkungan, kedua pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial
masyarakat, ketiga untuk peningkatan penyelenggaraan good governance yang
berbasis iptek, dan keempat untuk
peningkatan infrastruktur dasar perekonomian masyarakat.
"Hari
ini, kawan-kawan di DPRD Purwakarta telah menyampaikan keputusan tentang
catatan dan rekomendasi atas LKPJ Bupati Purwakarta tahun anggaran 2022.
Alhamdulillah, laporan yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik meskipun
ada beberapa catatan dan rekomendasi untuk perbaikan yang perlu
diperhatikan," ujar Ambu Anne.
Bupati
Anne juga mengapresiasi catatan dan rekomendasi dari DPRD itu yang merupakan
hasil evaluasi dan penilaian yang obyektif terhadap penyelenggaraan pemerintah
daerah selama tahun anggaran 2022 lalu.
Namun
demikian, lanjut Anne, pembangunan di Kabupaten Purwakarta untuk tahun anggaran
2022 telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Purwakarta tahun 2022, dengan tema, memantapkan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing daerah yang berkelanjutan.
“Pada tahun 2022, banyak keberhasilan yang telah
dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak terhadap kemajuan
diberbagai bidang yang dicapai oleh jajaran Pemkab Purwakarta. Namun demikian,
kita juga mengakui masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat
terhadap program yang berjalan, dan hal ini akan menjadi bahan evaluasi untuk
kedepan," beber Ambu Anne.
Menurutnya,
permasalahan pembangunan kedepan semakin penuh tantangan, sejalan dengan
tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat
yang lebih baik lagi.
"Oleh
karena itu, kita perlu memperkuat komitmen pembangunan melalui pelaksanaan
rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 dan penyusunan rencana kerja
pemerintah daerah yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan
kebutuhan masyarakat," ujar Ambu Anne.
Ia juga
menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholders pembangunan,
pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta, jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab
Purwakarta termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten
Purwakarta secara keseluruhan, serta pihak swasta yang telah memberikan
dukungan dan bekerja keras bahu-membahu untuk melaksanakan urusan pemerintahan
pembangunan dan kemasyarakatan di tahun 2022 yang lalu.
"Kami
menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga
penyampaian LKPJ tahun anggaran 2022 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan,
baik yang mencakup substansi kepemerintahan maupun redaksional. Kritik dan
saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja di
akhir masa jabatan saya ini. semoga Allah SWT, Tuhan YME meridhoi segala
langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten
Purwakarta," demikian Ambu Anne.
Sebelumnya,
Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Ahmad Sanusi mengungkapkan bahwa Bupati
Purwakarta telah menyampaikan LKPJ TA 2022. Dengan demikian berdasarkan
peraturan, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 hari setelah
LKPJ diterima.
"Pembahasan
LKPJ dimaksud dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja program kegiatan
pemerintah daerah. Pada esensinya penyelenggaraan yang telah dilaksanakan dalam
kurun waktu tersebut guna perbaikan ditahun berikutnya. Oleh karena itu,
alangkah bijaksananya apabila LKPJ TA 2022 ini bisa dijadikan sebagai wahana
introspeksi agar kekurangan-keurangan dapat diperbaiki pada tahun
berikutnya," kata Haji Amor, begitu ia kerap disapa.
Sementara,
Anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi PKB, Ceceng Abdul Qodir berkomentar, LKPJ
Bupati Purwakarta tahun anggaran 2022 diterima dengan memberikan catatan dan
rekomendasi yang merupakan salahsatu bentuk perwujudan amanat konstitusi yaitu
pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan pemerintahan daerah.
Menurutnya,
LKPJ tersebut berisi tentang laporan atas implementasi kebijakan pembangunan
dan keuangan yang sudah ditetapkan, maupun sisepakati oleh pemerintah daerah
bersama-sama DPRD.
“Catatan dan rekomendasi LKPJ ini juga disusun
dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Purwakarta selama
satu tahun anggaran yaitu tahun 2022, hasil pembahasaan laporan keterangan
pertanggungjawaban oleh DPRD ini harus menjadi bahan dalam penyusunan
perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya," kata Ceceng.(Diskominfo Purwakarta)