Dianggap
dapat menunjang keberhasilan dalam upaya-upaya pengendalian inflasi. Tahun ini
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia (BI) serta sejumlah
pihak terkait lainnya kembali mencanangkan Gerakan Nasional Pengendalian
Inflasi Pangan (GNPIP).
Kick
Off program yang mengambil tema Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan
Nasional Melalui Digitalisasi dan Hilirisasi Pertanian di Jawa: Gemah Ripah Loh
Jinawi itu dilakukan di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Taman Maya Datar,
Komplek Perkantoran Setda Purwakarta, Rabu 05 April 2023.
Selain
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur Bank Indonesia (BI)
Perry Warjiyo, pada agenda yang dirangkai dengan Operasi Pasar Murah Kabupaten
Purwakarta itu juga tampak hadir sejumlah pejabat diantaranya, Wakil Gubernur
Jabar Uu Ruzhanul Ulum, jajaran Komisi XI DPR RI, Ketua DPRD dan Forkopimda
Jabar, Bupati Purwakarta serta sejumlah kepala daerah lainnya.
Dalam
agenda tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga
Hartanto mengatakan bahwa produktivitas hasil panen padi per hektar sawah masih
rendah pada tahun 2023. Menurutnya, pada tahun ini, untuk satu hektar sawah
hanya menghasilkan 5 ton padi. "Untuk pertanian sawah 10 juta hektar
perhitungannya hanya 5 ton perhektar," ujar Airlangga.
Dia
juga mengatakan, pemerintah ingin meningkatkan produktivitas dari lahan sawah
bisa meningkat. Namun, menurut Airlangga, penyebab rendahnya hasil panen di
tahun 2023 karena adanya cuaca buruk dan hujan yang berkepanjangan.
Airlangga
menegaskan, pada tahun depan, Indonesia akan dilanda kekeringan dan menjadi
tantangan para petani. "Saat sekarang tergantung oleh climate change hujan
berkepanjangan tahun depan karena kekeringan akan lebih panjang atau el nino.
Tentu menjadi tantangan khusus pangan," katanya.
Oleh
karena itu, pemerintah telah membuat inovasi teknologi demi meningkatkan hasil
panen pangan, yakni dengan smart irigasi dan smart farming. Harapannya dengan
dua inovasi itu bisa meningkatkan hasil panen, misalnya beras hingga ke angka
lebih dari 5 ton per hektar. "Sehingga produksi petani terutama bisa besar
hingga 31 juta ton," kata Airlangga.
Sementara,
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dalam keterangannya mengatakan, sinergi
bersama dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pada GNPIP
mengisyaratkan sejumlah hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk
mengendalikan inflasi. Diantaranya, turun ke pasar dan sentra produksi guna
memastikan kecukupan stok dan ketersediaan barang kebutuhan pokok yang
terjangkau bagi masyarakat.
"Menindaklanjuti
itu, kita juga melaksanakan operasi pasar untuk memberikan akses pangan murah
bagi masyarakat. Poin berikutnyan adalah mengoptimalkan APBD untuk pengendalian
inflasi daerah serta dapat mengawal kelancaran distribusi barang kebutuhan
pokok ke pasar-pasar rakyat di setiap wilayah," kata Ambu Anne.
Menurutnya,
hal ini juga menindaklanjuti arahan Presiden RI pada rapat koordinasi nasional
pengendalian inflasi dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna
menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli
masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian
di daerah.
"Keterlibatan
sejumlah pihak pada pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa
inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi
sosial ekonomi masyarakat," kata Ambu Anne.
Ia juga
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat atas dalam
pengendalian inflasi di tingkat Kabupaten Purwakarta. "Operasi pasar ini
juga merupakan langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah di Purwakarta.
Semoga langkah dan upaya kita dapat meringankan keluh kesah masyarakat saat
ini," ujarnya.
Ambu
Anne juga menegaskan, bahwa jajaran Pemerintah Daerah yang dipimpinnya akan
terus melakukan inovasi untuk mengakselerasi pelaksanaan pengendalian inflasi
melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait. "Selain itu, juga
dilakukan penguatan database terkait ketersediaan pasokan komoditas penyumbang
inflasi terutama produksi dan distribusi komoditas pangan pokok dan
strategis," kata Ambu Anne.
Jajarannya
juga akan fokus terhadap peningkatan peringatan dini pengendalian inflasi
melalui optimalisasi aplikasi pemantauan harga pangan strategis yang tersedia
dan dikolaborasikan dengan informasi pendukung lainnya agar mampu dihasilkan
kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan berdaya guna.
"Secara
bersama-sama kami akan terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau
kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat
dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik,"
demikian Ambu Anne.(Diskominfo
Purwakarta)