Bupati
Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, masa depan tata kelola pemerintahan
berbasis digital di Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat diwujudkan dengan
penerapan seluruh unsur-unsur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
secara terpadu yang dilakukan oleh seluruh instansi di semua tingkatan secara
kolaboratif.
Ia
juga menginstruksikan agar proses pelayanan administrasi kepegawaian
disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan pelayanan terbaru. Tujuannya agar
pelayanan yang diberikan kepada ASN menjadi cepat, lancar dan akuntabel.
Ambu
Anne juga menekankan bahwa masing-masing instansi pemerintah memiliki peran
penting dalam perbaikan pelayanan administrasi kepegawaian. Dengan
digitalisasi, maka data yang tidak benar akan mudah untuk dideteksi sehingga
akan mengurangi resiko kesalahan dalam pemberian pelayanan.
Ia
juga mengajak agar para pegawai secara individu untuk lebih peduli terhadap
kebenaran dari data kepegawaiannya masing-masing. Hal ini dikarenan validitas
data pegawai tidak hanya menjadi tanggungjawab BKPSDM dan instansi saja, tetapi
juga menjadi tanggung jawab dari pegawai bersangkutan.
Menurutnya
apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan data maka yang rugi adalah pegawai itu
sendiri. Tidak hanya itu, Ambu Anne juga menekankan bahwa pelayanan terbaik
juga akan terlaksana apabila sumber daya manusia yang melakukan pelayanan
memiliki kompetensi, kemauan melayani, integritas yang tinggi dan selalu
menaati regulasi dalam pengelolaan manajemen ASN termasuk dalam penegakan
disiplin.
"Kedepan,
tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks, dengan isu-isu yang saling
terkait. Hal ini menuntut intensitas komunikasi, koordinasi, sinergi dan
kerjasama dengan berbagai pihak secara apik," kata Ambu Anne, Sabtu 14
Januari 2023.
Lanjut
Ambu Anne, karena semakin maju dan berkembangnya pola kerja, saat ini tuntutan
dan kebutuhan untuk percepatan dan reformasi dalam pelayanan publik semakin
tinggi, termasuk salah satunya dalam pelayanan administrasi kepegawaian.
Kata
dia, penyelenggaraan digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian diharapkan
dapat membuat kualitas pelayanan semakin maju, serta memberikan beberapa
manfaat seperti meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai dan pengguna
layanan.
"Selain
itu, digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian juga dimanfaatkan
pemerintah sebagai media promosi dalam sosialisasi kinerja dan berbagai program
kerja dari pemerintah," kata Ambu Anne.
BKPSDM Purwakarta Jadi Pilot
Project Kementerian PAN RB
Pelayanan
administrasi kepegawaian secara umum diartikan sebagai upaya menyediakan
kebutuhan yang diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk pengurusan,
pengaturan, dan manajemen kepegawaian dan juga terkait dengan pihak yang
berkepentingan dalam birokrasi pemerintahan.
Pengelolaan
proses administrasi maupun pelayanan kepegawaian selama ini dianggap sebagai
kegiatan rutin dan cenderung terus berulang sepanjang tahun, sehingga dianggap
sebagai sesuatu yang sudah baku dan tidak berubah.
Namun
sebenarnya tidak demikian. Tidak jarang terjadi keterlambatan pemenuhan
kebutuhan terhadap berbagai hak layanan kepegawaian seperti halnya untuk
memenuhi kelengkapan persyaratan berbagai layanan administrasi ASN yang masih
selalu dibebani dengan kewajiban yang terus berulang guna melengkapi berbagai
berkas kepegawaian mulai dari fotocopy, form dan lain sebagainya.
Oleh
karena itu, Pemkab Purwakarta melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) jauh-jauh hari telah melakukan revitalisasi pelayanan
administrasi kepegawaian melalui teknologi digital yang bertujuan untuk
mempermudah pengambil kebijakan agar dapat membuat keputusan yang tepat.
Bahkan
digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian yang dilakukan jajaran BKPSDM
Purwakarta tersebut bakal dijadikan pilot
project oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia.
Hal
tersebut ditandai dengan kedatangan perwakilan dari Kementrian PANRB ke Kantor
BKPSDM Purwakarta belum lama ini. Kedatangan dua orang perwakilan Kementerian
PANRB tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM, Aep
Durohman.
Sekretaris
Daerah Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha membenarkan bahwa Kementerian
PANRBĀ berencana menunjuk Kabupaten
Purwakarta sebagai salah satu daerah Kabupaten yang akan dijadikan pilot
project untuk digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian.
"Belum
lama ini, kita kedatangan perwakilan dari Menpan RB, Alhamdulillah pada
kesempatan itu pihak Kementerian PANRB berencana menunjuk Kabupaten Purwakarta
sebagai salah satu daerah kabupaten kota yang akan dijadikan pilot project
untuk digitalisasi pelayanan administrasi kepegawaian," kata Norman.
Menurutnya,
Pemkab Purwakarta sangat menyambut baik atas rencana tersebut. Apalagi saat ini
diketahui ada 62 pelayanan administrasi, sehingga proses pelayanannya nantinya
bisa lebih baik dan lebih cepat.
"Digitalisasi
layanan tersebut nantinya akan dapat memberikan data dan informasi sebagai
bahan analisis berbasis bukti, saran kebijakan, dan pengembangan layanan
administrasi kepegawaian secara terus menerus serta membantu para pimpinan
menavigasi masa depan layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang
prima," demikian Norman Nugraha. (Diskominfo Purwakarta).