Dinamika
perekonomian yang terjadi secara global juga berpengaruh terhadap tingkat
inflasi secara nasional, begitupun terhadap Kabupaten Purwakarta. Data pada
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purwakarta menyebutkan bahwa bahwa
inflasi di Kabupaten Purwakarta, saat ini berada diangka 2,09.
Demikian
disampaikan Bupati Purwakarta disela Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi
Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang digelar secara virtual di Aula Janaka,
Komplek Perkantoran Pemkab Purwakarta, Senin 22 Agustus 2022.
"Dinamika
tersebut harus disikapi bersama. Kami, bersama jajaran Pemkab Purwakarta
lainnya melakukan sejumlah langkah-langkah strategis agar dinamika global
tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap perekonimian di Kabupaten
Purwakarta," kata Ambu Anne.
Menurutnya,
berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian
Inflasi di Daerah, dan sesuai arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional
terkait Pengendalian Inflasi Daerah, maka diperlukan adanya pengendalian
inflasi seperti pengendalian ekonomi, energi dan pangan.
"Krisis
global ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang meliputi krisis ekonomi,
aksesibilitas infrastruktur, dan pangan. Oleh karena itu, perlu diatasi dengan
adanya pengembangan pariwisata, kelestarian lingkungan hidup, aksesibilitas
infrastruktur dan ketersediaan pangan di setiap daerah," kata Ambu Anne.
Selain
itu, pengendalian krisis energi dapat diatasi dengan penerapan harga BBM. Saat
ini BPS mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang
dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi dilakukan untuk menghasilkan
indikator inflasi yang menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat
fundamental.
Di
Indonesia, disagregasi inflasi IHK dikelompokan menjadi 3 bagian, diantaranya:
Pertama, inflasi Inti, yaitu inflasi barang/jasa yang perkembangan harganya
dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (interaksi permintaan dan
penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang,
keseimbangan support demand yang bersifat umum, persistent dan cenderung
permanen), kedua inflasi harga yang diatur pemerintah, seperti inflasi kelompok
komoditas yang harga penjualan ecerannya diatur serta memiliki cakupan berskala
nasional, dan ketiga inflasi barang/jasa dengan perkembangan harga yang
bergejolak.
"Selanjutnya,
dalam mempertahankan pangan maka diperlukan adanya pertahanan lahan produktif, terutama
sawah. Lahan sawah ini dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat," kata
Ambu Anne.
Kemudian,
ia juga mengimbau para Camat serta aparatur Desa untuk mendata pengembangan
komoditas pada setiap daerah masing-masing, seperti di Cikeris, yang memiliki pengembangan
komoditi bawang merah. "Semoga dengan adanya rapat koordinasi ini, dapat
menghasilkan solusi dalam mengatasi inflasi di daerah, khususnya di Kabupaten
Purwakarta," kata Ambu Anne.
Rakor
tersebut dihadiri oleh Kepala BPS Purwakarta, Ketua beserta Jajaran TPID
Kabupaten Purwakarta, Para Staf Ahli, Para Asisten Daerah, Kepala BKAD, Kepala
Bappelitbangda, Kepala DKUPP, Kepala Dispangtan, Kepala Diskanak, Kepala
Disnakertrans, serta Kepala Perangkat Daerah terkait dan Para Camat
se-Kabupaten Purwakarta.
Pemda dan DPRD Bahas Rancangan
KUA PPAS 2023
Di
hari yang sama, bertempat di Gedung DPRD Purwakarta di Ciganea, Penjabat
Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha menghadiri Rapat Badan
Anggaran DPRD Kabupaten Purwakarta Pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
Tahun Anggaran 2023.
Rapat
dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Ahmad Sanusi dan dihadiri oleh anggota
Badan Anggaran, Asda, BKAD, Bapenda, Bappelitbangda, Bagian Organisasi, Bagian
Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan.
Norman
berharap pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023 lebih
terarah dan terkendali serta tercapai demi kemajuan Kabupaten Purwakarta.(Diskominfo Purwakarta)