Untuk
memastikan kelancaran distribusi minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali,
pemerintah menggelar rapat koordinasi monitoring program minyak goreng curah
rakyat wilayah Jawa dan Bali.
Rakor
tersebut dipimpin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan dan diikuti oleh jajaran Forkopimda serta Tim
Satgas Pangan di wilayah bersangkutan. Sementara, jajaran Pemkab dan Forkopimda
Kabupaten Purwakarta mengikuti rakor yang digelar secara virtual tersebut di
Aula Janaka, Selasa 24 Mei 2022.
Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan
dalam arahannya menggatakan, stok minyak goreng untuk dalam negeri sudah lebih
dari cukup. Jadi tidak ada alasan harga minyak goreng naik, atau lebih dari
Rp14 ribu/liter.
"Pengawasan
distribusi harus terus dilakukan oleh jajaran Satgas Pangan dan Kapolres
beserta jajaranya. Kami juga meminta Pemda dan dinas terkait bekerjasama dengan
Kepolisian ntuk sama-sama mengawasi harga minyak goreng di lapangan," kata
LBP.
Dalam
rakor tersebut, setiap Kepala Daerah di Jawa dan Bali juga memaparkan kondisi
ditiap provinsi terkait ketersediaan dan harga minyak goreng curah. Kepala
Daerah dan Satgas Pangan juga diminta mengecek secara rinci ketersediaan dan
harga minyak goreng curah di pasar-pasar ditiap kabupaten dan kota.
Sementara
itu, disela kegiatan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika disela kegiatan
mengatakan, sesuai data dari Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan
(DKUPP), stok minyak goreng untuk wilayah Purwakarta masih cukup banyak.
"Sebagai
contoh minyak kemasan di seluruh gudang distributor, agen, retail, supermarket,
minimarket, dan pasar tradisional, dan warungan minyak kemasan tersebut ada di
angka 912,95 ton atau hampir 1000 ton. Untuk minyak curah ada 19,95 ton.
Sedangkan kebutuhan kita hanya 2,11 ton perhari. Jadi sebetulnya cukup, namun
permasalahannya harga di pasaran masih tinggi," kata Ambu Anne.
Sementara,
berkaitan dengan langkah untuk menekan harga minyak goreng Ambu Anne
menjelaskan, pihaknya akan berpedoman
pada arahan Menko Manives bahwa, Pemda
beserta seluruh stakholder termasuk Kepolisian dan Satpol PP akan mengecek alur
distribusi.
"Dengan
dilaksanakannya kegiatan rapat koordinasi ini kami berharap jalur distribusi
minyak goreng dapat terkendali dan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng
sesuai harga eceran yang telah diatur oleh Pemerintah," demikian Ambu
Anne.(Diskominfo Purwakarta)