Purwakarta - Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta adalah menghadirkan Sistem Informasi Data Spasial Terintegrasi (SIDALI), sebuah inovasi yang dirancang untuk menyatukan berbagai informasi lintas perangkat daerah dalam satu sistem terpadu.

Mengusung semangat “SIDALI Hadir, Cegah Bencana, Atasi Masalah”, sistem ini diharapkan menjadi instrumen pendukung pemerintah daerah dalam membaca kondisi wilayah, mengantisipasi potensi bencana, hingga menangani berbagai persoalan lingkungan secara lebih cepat dan terukur.

Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Hendra Fadly Supratman, S.E., QRMP, CFrA., yang akrab disapa Kang Ucok, menjelaskan bahwa SIDALI merupakan bagian dari penguatan tata kelola data spasial berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurutnya, keberadaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

SIDALI dirancang sebagai single source of truth, yakni satu sumber rujukan data yang konsisten dan dapat dimanfaatkan bersama oleh perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya.

Gagasan tersebut menjadi bagian dari Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXII Tahun 2026.

"Ketika data belum terhubung secara optimal, koordinasi dan verifikasi informasi membutuhkan waktu lebih lama. Padahal, dalam kondisi darurat, informasi yang akurat dan cepat sangat penting untuk menentukan tindakan yang tepat di lapangan," ujar Hendra.

Pengembangan SIDALI tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Purwakarta yang memiliki luas wilayah kurang lebih 92.038 hektare, dengan karakteristik beragam, mulai dari kawasan pegunungan di bagian selatan hingga wilayah yang berkaitan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

Kondisi tersebut menyimpan potensi sekaligus tantangan, seperti ancaman tanah longsor, banjir, hingga persoalan sampah di kawasan perkotaan.

Selama ini, informasi terkait berbagai persoalan tersebut masih tersebar di sejumlah perangkat daerah. Data tata ruang dikelola perangkat daerah terkait pekerjaan umum dan tata ruang, data persampahan serta kualitas lingkungan berada di Dinas Lingkungan Hidup, sementara informasi kebencanaan menjadi kewenangan BPBD.

Melalui SIDALI, berbagai sumber informasi tersebut diharapkan dapat saling terhubung tanpa harus mengganti sistem sektoral yang sudah berjalan.

"Transformasi digital bukan sekadar menambah perangkat teknologi atau membuat aplikasi baru. Lebih dari itu, harus mampu memperkuat kolaborasi, menyelaraskan standar data, serta membangun mekanisme berbagi informasi secara berkelanjutan," jelasnya.

Secara teknis, SIDALI dikembangkan sebagai lapisan integrasi yang menghubungkan berbagai sumber data melalui mekanisme Application Programming Interface (API), serta mengacu pada kebutuhan standar layanan geospasial dari Open Geospatial Consortium (OGC).

Melalui Dashboard SIDALI Versi 1.0, pimpinan daerah dan perangkat daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran kondisi wilayah secara lebih komprehensif.

Setidaknya terdapat tiga kelompok informasi yang menjadi bagian dari integrasi SIDALI.

Pertama, peta tematik lintas sektor, meliputi kawasan rawan bencana, tata ruang, tutupan lahan, hingga lokasi penumpukan sampah.

Kedua, informasi kualitas lingkungan dan cuaca, termasuk Indeks Kualitas Udara (IKU) serta prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Ketiga, informasi kebencanaan, seperti aktivitas gunung api melalui MAGMA Indonesia yang dikelola Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), serta informasi gempa bumi dari BMKG.

Seluruh informasi tersebut perlu dilengkapi dengan sumber data dan waktu pemutakhiran yang jelas agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.

"Efektivitas dashboard tidak cukup hanya diukur dari banyaknya data yang ditampilkan. Kualitas data, ketepatan waktu pemutakhiran, kejelasan pihak yang bertanggung jawab, serta kemudahan informasi untuk dipahami juga menjadi faktor utama," tutur Kang Ucok.

Hendra menegaskan, keberhasilan SIDALI tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Dukungan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, serta keamanan informasi menjadi faktor penting agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan.

Karena itu, pengembangan SIDALI perlu didukung penguatan regulasi penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD), termasuk mekanisme berbagi data spasial antarperangkat daerah.

Selain itu, pembentukan Task Force Spasial Daerah dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

Keberadaan data steward di setiap perangkat daerah juga diperlukan guna memastikan kualitas, validitas, konsistensi, serta pemutakhiran data berjalan secara bertanggung jawab.

"Integrasi data bukan berarti seluruh informasi harus dikelola oleh satu instansi. Data tetap menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang memiliki kewenangan. Mekanisme integrasi memastikan data dapat dimanfaatkan dengan koordinasi yang jelas," katanya.

Aspek keamanan informasi, perlindungan data, pengaturan hak akses, serta pencatatan aktivitas penggunaan data juga menjadi bagian yang harus diperhatikan.

Pengembangan SIDALI dirancang secara bertahap. Setelah fase jangka pendek selama enam minggu, pengembangan dilanjutkan melalui perluasan konektivitas antarsistem dan penguatan tata kelola data.

Sementara dalam jangka panjang, SIDALI diarahkan untuk mengadopsi kecerdasan buatan geospasial atau Geospatial Artificial Intelligence (Geo-AI).

Teknologi tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk menganalisis citra satelit, mengidentifikasi perubahan tutupan lahan, memetakan kawasan resapan air yang membutuhkan perhatian, hingga mendukung analisis awal terhadap potensi pencemaran lingkungan.

Dalam konteks penanggulangan bencana, integrasi informasi kawasan rawan, tata ruang, akses jalan, dan lokasi warga terdampak dapat membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan.

Begitu pula dalam pengelolaan lingkungan, keterhubungan data tutupan lahan, persampahan, dan kualitas lingkungan dapat menjadi bahan analisis untuk menentukan langkah penanganan lintas perangkat daerah.

Namun, Hendra mengingatkan bahwa pemanfaatan Geo-AI tetap membutuhkan data berkualitas, metode analisis yang dapat diuji, serta verifikasi tenaga ahli dan instansi berwenang.

"Hasil analisis teknologi harus menjadi bahan pendukung pengambilan keputusan, bukan pengganti penilaian teknis," tegasnya.

Melalui SIDALI, Diskominfo Purwakarta berharap data tidak lagi sekadar menjadi kumpulan informasi administratif, tetapi dapat diolah menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih terarah.

Pada akhirnya, keberhasilan inovasi ini bukan hanya diukur dari hadirnya sebuah dashboard digital, melainkan sejauh mana integrasi data mampu membantu pemerintah bergerak lebih cepat dalam mengantisipasi bencana, menyelesaikan persoalan lingkungan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. (Diskominfo Purwakarta)