Pemerintah
Kabupaten Purwakarta kembali meraih penghargaan prestisius bidang kesehatan
tingkat nasional. Penghargaan bernama Universal Health Coverage (UHC) Awrad
dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) Republik Indonesia itu diserahkan langsung kepada Bupati Purwakarta Anne
Ratna Mustika di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa 14 Maret 2023.
Penghargaan
tersebut diberikan karena Pemkab Purwakarta dinilai berhasil dalam peningkatan
capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta.
"Angka
UHC Kabupaten Purwakarta dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada
1 November 2022 angkanya tercatat sebesar 96,55 persen. Untuk tahun ini, sampai
dengan 1 Maret 2023 angkanya naik menjadi 97,28 persen," kata Bupati Anne,
kepada awak media.
Selain
itu, lanjut Bupati perempuan pertama Purwakarta itu, penghargan itu diperoleh
lantaran terus meningkatnya dukungan dan kontribusi dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).
"Alhamdulillah,
penghargaan ini merupakan buah dari komitmen pemerintah daerah dalam pelayanan
kesehatan masyarakat yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan," kata Bupati
Anne yang akrab dipanggil Ambu Anne tersebut.
Menurut
Ambu Anne, hal tersebut juga bisa dilihat dari capaian kepesertaan BPJS
Kesehatan warga Kabupaten Purwakarta hingga 1 Maret 2023 adalah sebanyak
980.645 orang atau 97,28 persen dari jumlah penduduk.
"Untuk
kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang berasal dari Penerima Bantuan Iuran
melalui pendanaan APBD/Jamkesda (PBI APBD) jumlahnya sebanyak 89.702 orang,
lain-lainnya berasal dari; PBI APBN, PPU, PBPU dan iuran BP atau bukan pekerja.
Hingga diperoleh total kepesertaan sebanyak 980.645 orang atau 97,28 persen
dari jumlah penduduk," kata Ambu Anne.
Kedepan,
lanjut Bupati Anne, Pemkab Purwakarta menargetkan seluruh penduduk Purwakarta
dapat memiliki jaminan kesehatan. "Kami juga terus memperluas cakupan masyarakat yang agar
bisa tercaver program tercover jaminan kesehatan. Khusus warga kurang mampu
pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran agar bisa tercover jaminan
kesehatan," ujarnya.
Untuk
mematangkan langkah tersebut, Pemkab Purwakarta bersama pihak BPJS Kesehatan
telah melakukan MoU rencana kerja penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang
didaftarkan oleh Pemkab Purwakarta dalam rangka mencapai Universal Health
Coverage (UHC).
"Kesepakatan
tersebut sebagai salah satu wujud nyata sinergitas BPJS Kesehatan dengan
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional," kata
Ambu Anne.
Ia juga
mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh elemen lapisan masyarakat
untuk bersama-sama memberikan sosialisasi, edukasi, informasi dan advokasi
kepada peserta JKN-KIS sehingga mereka mendapatkan manfaat dari program ini
dengan optimal. "Tentu saja, hal ini nantinya dapat memudahkan akses
masyarakat terhadap layanan kesehatan," ujar Ambu Anne.
Anne
juga menegaskan, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 01 tahun 2022
perihal optimalisasi pelaksanaan program JKN mengisyaratkan bahwa bupati atay
walikota diharapkan membantu menyukseskan keberlangsungan program tersebut.
"Pasalnya,
program ini merupakan program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas
pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional untuk memastikan seluruh
penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN," ujarnya.
Sebelumnya,
berbagai penghargaan telah banyak diraih oleh Pemkab Purwakarta. Untuk awal
tahun 2023 saja, tercatat empat penghargaan bergengsi telah dirah Kabupaten
penghasil Manggis tersebut, yakni,
penghargaan bidang pendidikan dari Kemendikbudristek pada 16 Februari
2023.
Penghargaan
yang melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI itu diberikan karena
Pemkab Purwakarta dinilai sebagai kabupaten yang memiliki kontribusi tinggi
pada pendidikan tinggi.
Sementara
penghargaan lainnya adalah dari Gubernur Jawa Barat sebagai daerah yang
Mendukung Program KB Pria Metode Opratif Pria (MOP) tahun 2023, pada Selasa 14
Februari 2023 lalu.
Kemudian,
penghargaan dari Gubernur Jawa Barat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kabupaten Purwakarta dinilai sebagai Instansi dengan pencapaian
standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran tahun 2022 Kategori Tuntas
Paripurna 100 persen. Penghargaan diberikan, belum lama ini.
Penghargaan
lainnya adalah penghargaan dari Gubernur Jawa Barat untuk Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah (Disipusda) sebagai Penggerak Program Transformasi
Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tingkat Provinsi Jawa Barat, 1
Maret 2023 lalu.(Diskominfo Purwakarta)