Pemerintan
Daerah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat
memproyeksikan postur anggaran tahun
2023 total sebesar Rp 2,53 triliun anggaran sebesar itu berasal dari transper
Umum Rp 1.5 triliun, Dana Bagi Hasil Rp 249,2 Milyar dan PAD Kabupaten
Purwakarta Rp 762,8 Milyar.
Menurut Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, Postur
anggaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta sebesar Rp 2.53 Triliun akan
dimaksimalkan untuk kegiatan pembangunan bidang infrastruktur dan
suprastruktur.
”pada
intinya postur anggaran yang dipunyai oleh kita itu, kita maksimalkan untuk kegiatan pembangunan bidang,
infrastruktur suprastruktur," Kata Anne Ratna Mustika , saat menghadiri
Musrenbang di Aula Desa Cigelam Kecamatan
Babakan Cikao Rabu (8/1).
Anne
Ratna Mustika mengungkapkan belum maksimalnya PAD Purwakarta, sehingga untuk
menutupi seluruh belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sangat
bergantung dari dana transfer pusat. Berkaitan dengan hal tersebut, Anne Ratna
Mustika mengakui banyak usulan-usulan dan aspirasi dari masyarakat yang belum
bisa semuanya terakomodir.
Dikatakan
Anne Ratna Mustika, kemampuan fiskal yang tidak seimbang dengan tuntutan
masyarakat,Anne Ratna Mustika, mengajak seluruh kepala desa camat maupun kepala
OPD untuk kemampuan fiskal yang sangat minim tersebut bisa berdampak atau
mewujudkan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat.
Sementara,Kepala
Bapelitbanga Kabupaten Purwakarta, Aep Durohman,mengatakan, Musrenbang memiliki dasar yang pertama Undang-undang
nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan
pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan
peraturan daerah tentang RIPD dan RPJMD.
"Kita
tahu bersama bahwa musrenbang ini merupakan forum musyawarah tahunan, oleh
karena itu pada kesempatan ini saya selaku leading sektor acara musrenbang dan
selaku kepala Bapelitbangda ingin memberikan penguatan kembali dan mengingat
kembali kepada pemangku kepentingan bahwa kegiatan ini di tingkat kecamatan,
musrenbang ini untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa atau
kelurahan, serta kita akan menyepakati usulan kegiatan lintas desa atau
perubahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja organisasi perangkat
daerah." kata Aep Durohnan.
Dijelaskan
Aep Durohnan, musrenbang bisa menjadi landasan serta pijakan yang kuat dalam
menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Membangun
konektivitas dan sinergitas dari struktur pemerintahan terkecil yaitu desa,
dengan pemerintah daerah hingga pemerintah provinsi dan pusat.
Dijelaskan
Aep Durohnan, Musrenbang hari ini adalah kegiatan yang nanti kegiatannya akan
dilaksanakan pada tahun 2024. Jadi ini dipakai program kegiatan tersebut untuk
RKPD tahun 2024.(Diskominfo
Purwakarta)