Pemerintah
Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR)
gulirkan program padat karya. Program yang anggarannya berasal dari anggaran
penanganan inflasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut telah menyerap ratusan tenaga kerja
lokal.
Kepala
Dinas PUTR, Ryan Oktavia dalam keterangannya mengatakan, selain menyerap
ratusan tenaga kerja, program padat karya tersebut juga bertujuan meningkatkan
daya beli masyarakat serta peningkatan produktivitas hasil pertanian di
Purwakarta.
Menurutnya,
program tersebut diimplementasikan dengan pembangunan sebanyak 11 titik irigasi
pada 9 kecamatan yang melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerja.
"Program
padat karya DPUTR yaitu membangun 11 titik irigasi yang tersebar di 9 kecamatan
yang ada di Kabupaten Purwakarta. Alhamdulillah setidaknya ratusan warga
dilibatkan sebagai tenaga kerja dalam program ini," kata Ryan pada Senin
16 Januari 2023.
Ia
juga mengatakan, dengan anggaran padat karya sebesar Rp2 miliar, DPUTR Purwakarta
membangun 11 irigasi baru sekaligus normalisasi. Pekerjaannya dilakukan melalui
kelompok tani pengguna air atau Petani Pengguna Pengelola Air di masing-masing
titik yang melibatkan masyarakat sekitar.
"Dari
total anggaran Rp2 miliar itu, 55 persennya digunakan untuk upah, sisanya untuk
perencanaan, pengawasan dan pengadaan bahan atau material," ujar Ryan.
Ia
juga menambahkan seluruh pembangunan irigasi dalam program padat karya telah
selesai dikerjakan pada Desember 2022 lalu. Adapun panjang irigasi yang
dibangun dalam tiap titik rata-rata sepanjang 100 meter, tinggi 70 cm hingga 1
meter dan lebar 70 cm sampai 80 cm. "Jika ditotalkan dari 11 titik,
pembangunan irigasi yang dibangunan lebih dari 1 kilometer," kata Ryan.
Seperti
diketahui, Pemkab Purwakarta menganggarkan Rp5 miliar untuk penanganan inflasi
dalam rangka penanganan dampak kenaikan harga BBM. Hal itu berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja
Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Anggaran
penanganan inflasi senilai Rp5 miliar tersebut digunakan di tiga Perangkat
Daerah (PD). Pertama, untuk bantuan stimulan pelaku UMKM senilai Rp1 miliar
yang digunakan oleh Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP)
Purwakarta.
Kedua,
padat karya di DPUTR untuk peningkatan jaringan irigasi dengan nilai anggaran
Rp2 miliar dan Ketiga, padat karya di Disperkim untuk pemeliharaan jalan
lingkungan dengan nilai Rp2 miliar.
Terpisah,
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengungkapkan, dinamika perekonomian yang
terjadi secara global telah berpengaruh terhadap tingkat inflasi nasional,
begitupun terhadap inflasi di Kabupaten Purwakarta.
Menurutnya,
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi tahun
ini dengan memastikan kesinambungan, singkronisasi dan ketetapan program kerja
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sesuai karakteristik di wilayah
Kabupaten Purwakarta.
Sebagai
langkah konkrit pengendalian inflasi di Kabupaten Purwakarta, Ambu Anne
menegaskan, bahwa jajaran Pemerintah Daerah yang dipimpinnya akan terus
melakukan inovasi untuk mengakselerasi pelaksanaan pengendalian inflasi melalui
kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait.
"Selain
itu, juga dilakukan penguatan database terkait ketersediaan pasokan komoditas
penyumbang inflasi terutama produksi dan distribusi komoditas pangan pokok dan
strategis," kata Ambu Anne.
Jajarannya
juga akan fokus terhadap peningkatan peringatan dini pengendalian inflasi
melalui optimalisasi aplikasi pemantauan harga pangan strategis yang tersedia
dan dikolaborasikan dengan informasi pendukung lainnya agar mampu dihasilkan
kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan berdaya guna.
Kedepan,
pihaknya akan secara bersama-sama terus melakukan komunikasi yang efektif dan
mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi
masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan
baik.(Diskominfo Purwakarta)