Izin Lokasi (IL)

Selasa, 19 Juli 2011 - 15:25

PROSEDUR TETAP / STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) IZIN LOKASI (IL)

 

1. Jenis izin: Izin Lokasi

 

Masa Berlaku Izin:

Luas tanah ? 25 Ha: 1 tahun

Luas tanah > 25 s/d 50 Ha: 2 tahun

Luas tanah > 50 Ha: 2 tahun

 

Pemberi Pertimbangan:

TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kabupaten Purwakarta

 

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 12 tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

2. Keputusan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 22 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak AtasTanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal;

3. Keputusan Bupati Purwakarta No. 503/Kep.461 Dis. Pertanahan/2001 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Kabupaten Purwakarta.

 

Maksud dan Tujuan:

Memberikan kewenangan untuk menguasai tanah/lahan sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang.

 

Klasifikasi/Sasaran:

1. Luas lahan < 1 ha untuk kegiatan non pertanian yang berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi;

2. Luas lahan s/d 25 ha untuk kegiatan pertanian yang berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi;

 

Persyaratan:

Permohonan Baru:

1. Surat Rekomendasi TKPRD

2. Surat Permohonan Izin Lokasi;

3. Foto copy KTP Direktur Perusahaan;

4. Rincian Lahan dan Aspek Tata Guna Lahan;

5. Proposal proyek;

6. Foto copy pelunasan PBB lahan yang dimohon tahun terakhir;

7. Surat Pernyataan kesediaan pemilik tanah untu dibebaskan oleh pengembang;

8. Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proyek proposal dan kapan seluruh proyek dapat diselesaikan;

9. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan keseluruhan dalam janghka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penerbitan SK Izin Lokasi Pertama;

10. Keterangan keanggotaan dari organisasi/asosiasi;

11. Denah dan peta lokasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Purwakarta;

12. Surat Pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi dan penyediaan sarana sosial dan fasilitas lingkungan;

13. Surat Persetujuan dari BKPM bagi PMA dan PMDN.

 

Perpanjangan/Dispensasi Perpanjangan:

1. Foto copy Surat Izin Lokasi/Perpanjangan;

2. Denah dan peta lokasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Purwakarta;

3. Peta penggunaan detail tanah yang dimohon saat ini;

4. Peta Blok Plan Tata Ruang;

5. Hasil monitoring pelaksanaan izin lokasi saat diajukan dispensasi (dinyatakan dalam daftar dan peta):

a. Luas tanah yang diperoleh;

b. Luas yang telah diberikan SK hak;

c. Luas yang telah disertifikatkan;

d. Luas lahan yang telah dibangun

6. Rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proyek proposal dan kapan seluruh proyek dapat diselesaikan;

7. Surat Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan keseluruhan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak penerbitan SK Izin Lokasi Pertama;

8. Rincian lahan dan aspek tata guna lahan;

9. Keterangan keanggotaan dari organisasi/asosiasi;

10. Denah dan peta lokasi yang dikeluarkan oleh Bappeda Kabupaten Purwakarta;

11. Surat pernyataan kesanggupan membayar ganti rugi dan penyediaan sarana sosial dan fasilitas lingkungan;

12. Surat Persutujuan Presiden RI bagi PMA dan SPPM dari BKPM untuk PMDN.

 

Standar Biaya:

Tidak ada biaya

 

Waktu:

14 Hari Kerja.