DP4 PEMILU 2014 diserahkan pemkab ke KPU Purwakarta

Selasa, 12 Februari 2013 - 08:39

[Purwakarta] Pemerintah Kabupaten Purwakarta,menyerahkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk pelaksanaan PEMILU Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, kepada KPU Kabupaten Purwakarta, Kamis (07/02) sore di aula janaka setda Purwakarta. hadir dalam acaratersebut Bupati purwakarta, ketua dan Komisioner KPU Purwakarta, Unsur MUSPIDA Purwakarta, Pimpinan Partai Politik, Panwaslu Purwakarta, serta pejabat di lingkungan pemkab purwakarta.

DP4 kabupaten Purwakarta untuk Pemilu 2014 ini, tindaklanjut dari persiapan KPU menyelenggarakan tahapan PILEG dan PILPRES 2014, dimana pada tanggal 6 desember tahun lalu, pemkab melalui disdukcapil telah menyerahkan data agregat kependudukan perkecamatan  (DAK2), kepada KPU Kabupaten Purwakarta. hal ini sesuai dengan amanat pasal 32 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun tahun 2012 tentang Pileg bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan DP4 sebagai bahan rujukan KPU mennyelenggarakan PEMILU. Penyerahan DP4 ini sebenarnya serentak di 33 Propinsi dan 491 Kabupaten/Kota se Indonesia.

Sementara DP4 kabupaten purwakarta ini diperoleh dari kementerian dalam negeri dalam bentuk soft copy CD. Sebelumnya DP4 merupakan pemilahan dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang didapatkan dari pelayanan harian disdukcapil dalam pencatatan kependudukan warga purwakarta, juga melalui proses validasi data yang dilakukan depdagri melalui elektronik KTP (E-KTP). Dengan jumlah penduduk potensial pemilih untuk kabupaten purwakarta sejumlah 653.284 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 329.400 dan perempuan 323.884 jiwa.

Kepala Disdukcapil Purwakarta, Ir. H. AGus R. Suherlan, MM, menyebut dalam perjalanannya nanti, aka nada penambahan dan pengurangan data penduduk potensial pemilu ini karena adanya LAMPID (lahir, Meninggal dan Datang). “untuk itu, proses selanjutnya nanti akan dilakukan oleh KPU melalui pemutakhiran data DP4 ini menjadi daftar sementara dan akhirnya menjadi daftar pemilih Tetap (DPT)”, jelas AGus.

Sementara itu, ketua KPU Purwakarta, Deni Ahmad Haidar, beranggapan jumlah data DP4 yang diberikan pemkab ini sangat rasional, mengingat jumlah DPT pada Pemilihan Bupati lalu tidak jauh beda. “memang ada penambahan jika dilihat pelaksanaan Pileg dan pilpres tahun depan (2014-red)”, terang Deni.

Masih menurut Deni, jika DP4 ini jumlahnya tak begitu jauh dengan DPT PILBUP lalu, berarti untuk kuota kursi legislative pada pileg 2014 nanti masih berjumlah 45 kursi di DPRD Purwakarta. hal ini, karena jumlah penduduk di purwakarta masih berada di bawah 1 juta penduduk. “jadi mungkin bagi para parpol dan para balon Legislatif harus bersabar, harus masih tetap bersaing mendapatkan 45 kursi, bukan 50 kursi, karena penduduk kita masih dibawah 1juta orang”, tuturnya.

Terkecuali itu, Deni dan jajarannya di komisioner KPU beserta staf sekretariatnya, mengucapkan terimakasih atas suksesnya pemilihan bupati dan wakil bupati purwakarta 2013 yang baru lalu, menurutnya tidak ada hambatan sedikitpun. “adapun permasalahan, semuanya dalam koridor aturan dan diselesaikan tetap pada ranah hukum. Untuk itu saya mengucapkan terimakasih, dan berharap agar Pemilihan Gubernur yang sekarang masuk masa kampanye dan 24 februari akan dilakukan pemungutan suara, agar sama berjalan lancar” pungkas Deni.

Sementara itu, Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, kembali menegaskan jika kebutuhan DP4 untuk pemilu erat kaitannya dengan pencatatan kependudukan, untuk itu dirinya berharap, jika pencatatan akte nikah tidak lagi dilakukan di kementerian Agama tetapi langsung di DISDUKCAPIL. “seringnya terjadi kesalahan data pemilih itu, karena hal semacam ini. Adanya perubahan status dan kematian yang tidak dilaporkan”, jelas bupati.

Sementara terkait pemungutan suara baik Pilbup Pilgub, Pileg dan Pilpres yang menyedot anggaran Negara tidak sedikit, bupati berharap kedepan bisa dilakukan dengan Elektronik Voting (e-voting). Pemilih tidak harus ada kartu pemilih yang harus melalui pengadaannya, tidak harus ada bilik suara, tidak harus ada kotak suara. Semuanya dilakukan melalui pemilihan elektronik seperti halnya Amerika serikat. “kan begitu besar kita meminimalisir penggunaan anggaran ini”, tuturnya. Masih menurutnya, jika proses demokrasi 5 tahunan ini, baik pilbup, pilgub, dan pilpres, diharapkan pelaksanaannya serentak, inipun akan menghemat anggaran Negara. “dan kalau bisa, dengan pemilihan desa pun, dilaksanakan berbarengan termasuk dengan system elektronik Voting”, jelasnya.

Hal ini menurut bupati, bisa terlaksana kedepan, sebab masyarakat Indonesia, dan warga purwakarta khususnya sudah dapat dikatakan bermartabat, punya pengalaman dan kepedulian betapa pentingnya menjalankan system demokrasi yang melalui pemilihan para pimpinan dan legislatornya. “masyarakat kita sudah beradab, mereka mengerti arti penting menyalurkan suaranya atas demokrasi yang mereka jalankan. Dan mereka pun mengerti, betapa pentingnya kita menghemat anggaran Negara”, pungkasnya.

HUMAS SETDA PURWAKARTA